Baca tanpa iklan
Sehingga, dalam membuat format lembaga perdilan khusus ini perlu dicermati.
Menurutnya jika hanya mengadili permasalahan Pilkada, sebaiknya bersifat ad hoc saja dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi.
Baca juga: ASN Kelompok Usia Di Atas 51 tahun Pelanggar Netralitas Tertinggi Selama Pilkada 2020
Sehingga, mudah diakses semua Kabupaten/Kota di daerah masing-masing.
Begitupun perkara yang ditangani badan peradilan khusus ini hanya menangani perkara Pilakada di tingkat daerah saja.
Sedangkan penanganan perkara sengketa hasil pemilu tingkat nasional tetap menjadi kewenangan MK.
Namun, lanjut Guspardi, yang perlu ditegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan badan peradilan khusus Pilkada harus bersifat final dan mengikat seperti putusan MK.
"Waktu penyelesaian sengketa Pilkada yang ditangani juga harus dibatasi. Sehingga setiap perkara yang diputuskan di badan pengadilan khusus Pilkada merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir," ujarnya.
"Begitu jua keputusannya bersifat mengikat dan menutup peluang untuk melakukan banding, kasasi dan lain sebagainya. Demi peradilan cepat dan kepastian hukum dalam memutuskan perkara dalam Pilkada," katanya.