Baca tanpa iklan
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh juga memastikan tidak ada data di e-HAC yang mengakses data center Dukcapil.
"Untuk data e-HAC menurut Kemenkes data yang sudah tidak digunakan lagi sejak tanggal 2 Juli 2021, karena sudah diintegrasikan ke dalam PeduliLindungi. Untuk data e-HAC tidak pernah mengakses dari data center dukcapil." ujar Zudan.
Lalu, bagaimana dengan Nomor Identitas Kependudukan(NIK) yang diisi pengguna e-HAC saat register atau pendaftaran pertama kali, apakah hal tersebut dipastikan aman?
Baca juga: Sikap Kominfo soal Dugaan Data Bocor di Aplikasi eHAC, Lakukan Investigasi Lebih Dalam
Zudan menegaskan bahwa e-HAC tidak sama sekali mengakses data dari Dukcapil, jika pengguna e-HAC mengisi dengan keliru atau asal-asalan NIK untuk mendaftar e-HAC, hal tersebut tidak menjadi persoalan karena di e-HAC tidak ada proses verifikasi NIK.
"Tidak akses data dukcapil. NIK dimasukan asal-asalan juga tidak apa-apa itu mas. Di e-HAC tidak ada verifikasi NIK," kata Zudan.
Kata Zudan, kepastian mengenai tidak adanya data dari Dukcapil di aplikasi e-HAC didapat setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Ganggu Perekonomian
Politisi PKS Amin Ak menilai kebocoran data yang terjadi di aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) Kementerian Kesehatan bisa mengancam masa depan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Pasalnya, dikatakan Amin, kebocoran data bukan baru ini saja terjadi.
“Di tengah boomingnya pemanfaatan e-commerce di Indonesia, terlebih lagi Indonesia baru saja meratifikasi perjanjian e-commerce Asean. Maka lemahnya keamanan data di Indonesia sangat merugikan konsumen dan mengancam masa depan perdagangan digital di Indonesia,” kata Amin.
Anggota Komisi VI DPR RI itu mencatat dalam hasil survei We Are Social pada April 2021, persentase penggunaan e-commerce Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.
Sebanyak 88,1 persen pengguna internet di Indonesia memakai layanan e-commerce untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir.
Dia menyayangkan lambannya pemerintah dalam mengambil langkah signifikan untuk menjamin data kependudukan.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPR Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas Bocornya 1,3 Juta Data Pengguna eHAC
"Dalam kasus kebocoran data eHAC, BPJS Kesehatan, maupun kebocoran data sebelumnya, terungkap penyebab mudahnya pencurian data akibat kelalaian developer/vendor maupun lembaga atau perusahaan sebagai wali data yang terlibat dalam layanan aplikasi tersebut," tambahnya.
Merujuk pada penjelasan Noam Rotem dan Ran Locar peneliti situs peneliti siber, VPN Mentor, terungkap bahwa eHAC tidak memiliki protokol keamanan data yang andal.