Baca tanpa iklan
Pasalnya, kata Johnny, data pencatatan vaksinasi tersebut sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
Integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) ke aplikasi PeduliLindungi menurut Johnny baru saja dilakukan.
Baca juga: Program Vaksinasi Diharapkan Jadi Momentum Perbaiki Data Penduduk Indonesia
Begitu juga migrasi data pencatat vaksinasi melalu aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi.
"Selain itu, migrasi Silacak ke data center kominfo baru saja dilakukan," katanya.
Saat ini kata Johnny, data PeduliLindungi yang berada di data center milik Kominfo aman dan tidak ada kebocoran.
"Terkait pertanyaan d iatas ada baiknya menunggu rilis resmi dari kemenkes sebagai wali data Covid-19," pungkasnya.
Reaksi DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi tanggapan terkait bcoornya data pribadi Presiden.
Terjadinya kebocoran data pribadi Presiden menjadi momentum akan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Sudah berulang kali kita bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting. Sehingga hal-hal seperti ini yang paling terkahir sertifikat vaksin Pak Jokowi beredar di media sosial," kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Dasco mengakui bahwa banyak juga masyarakat yang mengeluhkan aplikasi PeduliLindungi.
Di mana aplikasi tersebut memuat data pribadi dan sertifikat vaksin Covid-19.
Baca juga: Dokter Tirta: Reaksi KIPI Pasca Vaksinasi Hal Wajar, Energi Tubuh Sedang Membentuk Antibodi
Namun, menurut keterangan Menteri Kesehatan saat rapat dengan Komisi IX DPR bahwa aplikasi PeduliLindungi akan terus diupgrade.
"Memang banyak keluhan yang kita teirma di situs PeduliLindungi dan dalam keterangamnya Menkes di Komisi IX bahwa aplikasi PeduliLindungi itu terus diprogres untuk disempurnakan karena sambil diprogres sambil diimpelemntaiskan ke masyarakat," tandas Dasco.
(Tribunnews.com/Cherul Umam/Taufik Ismail)