Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) mendukung sikap apapun dari presiden terhadap wacana perpanjangan jabatan atau penambahan durasi jabatan 2 tahun.
Termasuk kabar yang menyebutkan Presiden menolak wacana tersebut.
Ketua relawan Jokowi Mania, Imanuel Ebenezer atau Noel mengaku siap mengawal keputusan Jokowi tersebut.
Baca juga: PBB Sebut Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode
"Kita tegak lurus dong. Ini kan perintah. Kita kawal penuh keputusan itu," kata Noel kepada Tribunnews.com, Minggu (5/9/2021).
Noel mengaku sudah mendengar kabar Jokowi masih menolak rencana penambahan ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
"Soal amandemen periodisasi presiden, beliau (Jokowi) sudah mengeluarkan pernyataan untuk penolakan. Begitu juga tidak pernah berpikir tambah 2 tahun lagi, Jadi saya tegak lurus," kata Noel.
Baca juga: Jokowi Tegas Menolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode, Sebut Tak Mau Disalahkan
Menurut Noel isu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden akan terus bergulir. Menurutnya pernyataan terbuka Jokowi akan membuat debat kontroversi dukungan dan penolakan otomatis berhenti.
Noel mengatakan dengan kabar penolakan ini, membuat kontruksi opini Jokowi sebagai pengawal demokrasi terbangun secara alamiah.
Dia beserta sejumlah tokoh relawan lainnya akan menyampaikan pernyataan Jokowi ke seluruh Jokowi Mania. Mereka akan giat mengkampanyekan penolakan itu ke bawah.
"Jokowi menunjukkan dirinya sebagai seorang demokrat yang pro demokrasi. Meski sebenarnya ada banyak problem di era pandemi, dia tetap konsisten menjalankan perintah konstitusi," pungkasnya.
Kumpulkan Petinggi Parpol
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu petinggi parpol koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021).
Dalam pertemuan itu hadir petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Baca juga: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Kamhar Ingatkan Jokowi Tak Jadi Malin Kundang Reformasi
Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan itu, khususnya terkait penanganan pandemi covid-19.
Diantara persoalan yang dibahas, muncul pembahasan terkait wacana Amandemen UUD 1945 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor. Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi menolak Amandemen UUD 1945.
Selain itu, Jokowi juga tak ingin disalahkan soal tuduhan ingin memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
"Soal amandemen ini, beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka atau terbatas," ujarnya, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (2/9/2021).
"Yang jelas, saya enggak mau disalahkan, seolah-olah saya mau tiga periode atau diperpanjang," ucapnya menirukan perkataan Jokowi.
Menurutnya, Jokowi juga tak akan terlibat apabila ada pengajuan Amandemen UUD 1945 tersebut.
"Nanti kalau saya yang mengajukan, ya repot."
"MPR atau Senayan sana mau mengajukan, ya monggo-monggo saja."
"Saya juga tidak akan terlibat hal ini, begitu," terang Sekjen PBB ini menirukan pernyataan presiden.