Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I Meutya Hafid memastikan pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
Hal tersebut menjawab isu bahwa DPR telah satu suara menetapkan pilihannya pada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagaimana yang dinyatakan Effendi Simbolon.
"Jadi kita belum menerima, belum ada surat," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/9/2021).
Baca juga: DPR RI Belum Terima Surat Presiden Terkait Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto
Legislator Golkar itu pun berharap surpres tersebut bisa diterima pada awal November.
"Harus selesai di akhir November, berarti di awal November surat masuk itu masih bisa, Presiden masih memiliki waktu sampai awal November untuk menimbang siapa panglima yang beliau akan pilih," katanya.
Adapun pihaknya memahami jika Presiden Jokowi masih menimbang-nimbang soal nama pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Baca juga: Panglima TNI Soroti Turunnya Tren Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Malang
"Kita berikan waktu yang cukup untuk presiden memutuskan siapa yang beliau anggap terbaik dalam kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan bangsa tantangan bangsa saat ini, dan juga tentu keyakinan beliau atas orang tersebut. Beliau panglima tertinggi jadi ini hak beliau sepenuhnya," pungkas Meutya.
Pensiun
Bursa pergantian calon Panglima TNI menjadi kabar yang ditunggu-tunggu menjelang pensiunnya Marsekal Hadi Tjahjanto.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021.
Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, masa dinas keprajuritan untuk perwira paling tinggi sampai usia 58 tahun.
Baca juga: Tim DVI Polri Hari Ini Berhasil Identifikasi 8 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang
Saat ini, ada dua kandidat kuat yang disebut-sebut akan maju menjadi calon Panglima TNI.
Yakni, KSAD Jenderal Andika Perkasa dari TNI AD dan Laksamana Yudo Margono yang saat ini menjadi Kepala Staf TNI AL.
Tugas Berat
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai ada empat tugas berat yang harus mendapat perhatian dan fokus kerja Panglima TNI yang baru.
"Pertama melanjutkan program pembangunan kekuatan TNI dengan meneruskan road map MEF (Minimum Essential Force atau standar batas bawah kemampuan sistem pertahanan nasional) yang sudah dibangun oleh para pendahulunya," kata Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (5/9/2021).
Yang kedua, kata Hasanuddin, panglima yang baru harus terus meningkatkan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berlanjut.
"Ketiga, Panglima TNI yang baru nantinya harus mampu meningkatkan disiplin prajurit sesuai peraturan yang berlaku secara tegas," kata legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Tujuannya, kata dia, agar kasus-kasus indisipliner yang dapat menodai korps TNI tidak terjadi lagi.
"Terakhir, Panglima TNI baru harus dapat mengupayakan dan memperjuangkan kesejahteraan prajurit, terutama masalah perumahan, pendidikan dan kesehatannya," tandasnya.
Hingga kini, DPR masih belum menerima usulan nama calon pengganti Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Keseimbangan Antarmatra
Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer atau Noel. mengatakan dalam menentukan Calon Panglima TNI, Presiden memiliki banyak pertimbangan diantaranya keseimbangan matra dan usia pensiun.
Selain tentunya faktor kedekatan dengan presiden juga diperhitungkan.
Dari sisi popularitas dan kedekatan dengan Presiden, Jenderal Andika Perkasa memungkinkan untuk menjadi Panglima TNI setelah Hadi Tjahjanto.
"Kasad Andika Perkasa memang calon yang bagus. Apalagi beliau orang dekat Presiden," katanya.
Hanya saja dari sisi keseimbangan matra dan usia pensiun kata Noel, Yudo Margono lebih memungkinkan.
Andika akan memasuki masa pensiun pada November-Desember 2022, yang artinya hanya akan menjabat kurang lebih satu tahun apabila terpilih sebagai Panglima TNI.
Sementara usia pensiun Yudo Margono satu tahun lebih lama dari Andika Perkasa.
Selain itu dari keseimbangan antar matra kata Noel, Panglima TNI nanti lebih condong ke Yudo Margono.
Setelah Panglima TNI sebelumnya dijabat Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat, lalu Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara, maka Yudo Margono yang berasal dari Angkatan Laut sangat memungkinkan untuk dipilih presiden.
Meskipun menurutnya, tidak ada keharusan bahwa Panglima TNI harus bergantian antar matra.
"Namun pergantian antar matra menjadi pertimbangan sesuai yang berlaku dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI, " katanya.
Noel menilai dari sejumlah faktor tersebut, ia yakin Jokowi akan lebih mempertimbangkan keseimbangan antar matra dan usia pensiun, karena ke depan merupakan tahun politik.
"Bila memilih Yudo Margono sebagai Panglima tentu harus ada solusinya untuk Andika Perkasa, dan solusi yang terbaik menjadikan Andika Perkasa sebagai Kepala BIN," pungkasnya.