Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar kabar bahwa sistem BIN dan 9 Kementerian diretas peretas asal China, Mustang Panda.
Dugaan itu berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber Recorded Future (perusahaan keamanan siber AS) yang menemukan aksi penyusupan sudah terjadi sejak Maret 2021.
Dikatakan bahwa Insikt Group telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021 tetapi tidak direspon.
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, sebaiknya BIN dan sejumlah Kementerian itu berkoordinasi dengan Insikt Group untuk meminta bukti lebih lanjut terkait adanya laporan dugaan peretasan pada sistem lembaga dan kementerian itu.
"Hal ini juga penting untuk mengetahui celah-celah kelemahan sistem lembaga dan kementerian kita, serta apa motiv aksi penyusupan itu," kata Iqbal dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).
Baca juga: Data Kementerian Dibobol Hacker Panda, DPR Desak Pemerintah Serius Lindungi Situs Strategis
Sekretaris Fraksi PPP MPR RI ini menilai, jika memang benar sistem BIN dan sejumlah Kementerian itu diretas, tentunya sangat disayangkan.
Hal ini membuktikan bahwa sistem BIN dan Kementerian RI masih lemah.
"Jika lembaga sekelas BIN saja bisa diretas, tidak bisa dibayangkan dengan sistem cyber security dari Kementerian dan Lembaga lainnya. Tidak mengherankan jika BPJS, Kemenkes, dan institusi lainnya bisa kebobolan," ucap Iqbal.
Meski masih menunggu hasil penyelidikan terkait dugaan penyusupan itu, Iqbal mengatakan laporan dari Insikt Group harus menjadi triger bagi semua Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan sistem keamanan seperti dengan mulai melakukan security assessment.
Baca juga: Hacker China Diduga Retas Jaringan 10 Kementerian & Lembaga Termasuk BIN, Ini Saran Pengamat
Hal yang tidak kalah penting lagi, lanjut Iqbal, adalah peningkatan SDM dan tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing.
"Kasus peretasan sistem Kementerian dan Lembaga jangan dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak menjadi khawatir dan rahasia negara diketahui negara lain," jelasnya.