Baca tanpa iklan
"Kalau memang merasa dirugikan dengan temuan-temuan mereka (kritik atau masukan) apa susahnya mereka (pejabat dan pengkritik) bertemu head to head dan tampilkan kepada publik, sebenarnya siapa yang bohong, siapa yang fitnah dan siapa yang hoaks, kan itu tidak terjadi," kata Adi.
Moeldoko Sebut Dirinya Tak Antikritik
Mengutip Tribunnews.com, Kamis (16/9/2019), Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut bahwa dirinya bukan sosok yang anti-kritik.
Selama mempin KSP, Moeldoko selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk datang menyampaikan aspirasi.
Apalagi saat pihaknya membuka program 'KSP Mendengar' untuk membuka pintu komunikasi dengan publik.
Baca juga: Dapat Nilai C dari ICW, Begini Respons Kejaksaan Agung
Hal tersebut dikatakan Moeldoko setelah melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftah ke Bareskrim Polri, Jumat (10/9/2021).
"Nggak, Moeldoko nggak pernah antikritik. Kita membuka program di KSP mendengar itu. Orang yang datang ke KSP saya suruh marah-marah gebrak meja. Biasa saja saya. Nggak ada antikritik."
"Program saya KSP mendengar, sengaja saya berikan peluang masyarakat untuk datang ke KSP kita terima dengan baik. Kita beri mic, silakan mau marah. Karena mungkin ada sumbatan-sumbatan komunikasi. Biasa saya. Gak ada masalah," kata Moeldoko di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/9/2021).
Menurut pengakuannya, Moeldoko melaporkan kedua peneliti ICW lantaran masalah ini telah berkaitan dengan pribadi diri dan keluarganya.
"Tapi ini lain persoalannya. Ini sudah berkaitan dengan persoalan pribadi yang harus diselesaikan. Saya punya istri punya anak nanti jadi beban mereka. Saya tidak ingin Itu," kata Moeldoko.
Baca juga: ICW Nilai Kinerja Penindakan KPK Selama Januari-Juni 2021 Buruk
Sebagai informasi, Moeldoko disebut-sebut memiliki konflik kepentingan mengenai obat Ivermectin dan ekspor beras.
Tanggapan Direktur Eksekutif Indeks 98
Direktur Eksekutif Indeks 98, Wahab Talaohu, turut menanggapi soal perseteruan antara Moeldoko dengan ICW.
Menurut Wahab, pelaporan Moeldoko tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak mencederai semangat demokrasi.