News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

PDIP Bakal Berikan Sanksi ke Anggota Partai yang Deklarasi Capres, Ganjar: Bagus, Setuju Saya

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Terkait ultimatum PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sosok capres nantinya berada di tangan Megawati selaku ketua umum. Bahkan Ganjar secara tegas menyebut sanksi adalah tindakan yang bagus jika memang ada kader yang mencapreskan diri.

Dengan demikian tak boleh ada kader di dalamnya yang merasa lebih besar dan lebih hebat dari partai. Partai sendiri, dalam hal ini dikatakan Adi merupakan personifikasi politik sang ketua umum.

"Tak heran jika PDIP selalu galak pada kadernya. Kalau sudah tak patuh partai, yang itu artinya tak patuh ketua umum, pasti disanksi dan dipersilahkan angkat kaki," ujar Adi.

Menurutnya, ini bukan kali pertama PDIP bersikap dan memberikan penegasan semacam itu. Jokowi bahkan pernah disindir secara halus bahwa kepentingan partai pun diatas segalanya.

"Jangankan kepala daerah, presiden pun tak ada artinya bagi PDIP. Karena partai tetap di atas segala-galanya," ucapnya.

Namun, Adi menilai Ganjar bakal mengikuti dan patuh pada arahan partai. Karena sikap patuh diyakini justru menarik dan meningkatkan simpati masyarakat. Selama ini Ganjar pun dinilai bisa melambung namanya karena 'berbaju PDIP', sehingga jika baju itu dicopot belum tentu namanya bisa sebesar saat ini.

"Sikap manut atau patuh justru akan membuat simpati publik ke Ganjar bakal berlimpah, karena menunjukkan sikap politik yang dewasa. PDIP pun pada akhirnya bakal realistis mengusung kadernya yang potensial menang. Karena tak mungkin terus menerus mendukung kader yang elektabilitasnya tak bisa didongkrak," kata Adi.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mempertanyakan sikap PDIP yang seolah tak senang ketika kadernya yakni Ganjar memiliki elektabilitas yang tinggi.

Baca juga: Politikus PAN Desak Polisi segera Bongkar Motif Penyerangan Terhadap Tokoh Agama

Sikap PDIP, kata Ujang, bisa dikatakan sebagai langkah untuk mengganjal Ganjar maju di Pilpres 2024 dan sebaliknya memperkuat peluang Puan Maharani maju.

"Deklarasi pencapresan itu soal dinamika politik, akan selalu hadir dan ada dalam menghadapi kontestasi Pilpres. Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi jangan diganjal, agar dinamika dan demokratisasi di internal PDIP juga tumbuh," ujar Ujang.

"Pelarangan dan sanksi tersebut bisa saja merupakan bentuk kepanikan PDIP dan bagian dari cara untuk mengganjal Ganjar. Sementara di saat yang sama ingin memuluskan Puan sebagai putri mahkota untuk maju dalam pencapresan di 2024 nanti," imbuhnya.

Menghadapi situasi ini, Ujang mengimbau Ganjar untuk tetap fokus bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah yang sedang dipimpinnya.

Sebab dengan fokus bekerja, membuat prestasi dan dekat dengan rakyat, bakal memungkinkan Ganjar untuk terus menaikkan elektabilitasnya.

Meski pada akhirnya tak diusung PDIP, dikatakan Ujang, ketika elektabilitas Ganjar tinggi bisa saja ada kemungkinan partai politik lain akan meminang.

"Karena prinsipnya, partai-partai itu ingin mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan yang akan berpotensi menang. Jika PDIP tertutup pintunya bagi Ganjar, maka bisa saja pintu lain akan terbuka," katanya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini