Baca tanpa iklan
Ia mengatakan biasanya penduduk yang berusia 17 tahun per tahun bertambah 4 jutaan.
“Inilah yang terus dikelola oleh Ditjen Dukcapil," ujarnya.
Dengan data kependudukan yang terus berubah, maka sistem administrasi negara ikut terus dibenahi, antara lain dengan digitalisasi menuju era satu data.
Baca juga: Dalam Sehari, Dua Kali Si Jago Merah Mengamuk di Kawasan Padat Penduduk Ibu Kota
Zudan berujar satu data nasional, berawal sejak 2006 melalui Pasal 13 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006.
Yakni menggunakan NIK sebagai basis data untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dan seterusnya.
Data kependudukan ini mulai diintegrasikan sejak tahun 2013, dipelopori oleh 10 lembaga.
Selama 2013 hingga 2015 Zudan mengakui pemanfaatan data berjalan lambat.
Di 2015 baru 30 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil.
Saat ini sudah ada 3.904 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil dan mengintegrasikan data.
Terdiri 2.178 kementerian/lembaga di pusat yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), dan 1.726 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang telah menandatangani PKS menggunakan data ware house terpusat.