Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar turut mengomentari polemik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang kembali menyinggung isu upaya penghapusan sejarah oleh pemerintah menjelang 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.
Tudingan itu kali ini diarahkan Gatot ke tubuh institusi TNI usai dirinya menemukan patung Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie, dan Jenderal AH Nasution ‘menghilang’ dari Markas Kostrad tepatnya di Museum Darma Bhakti Kostrad.
Menurut Gus Muhaimin, polemik tersebut seharusnya tidak terjadi karena PKI adalah masa lalu.
Meski demikian, sejarah PKI tidak bisa dilupakan begitu saja dari Indonesia dan di sisi lain juga harus dicegah agar tidak terulang.
“Sudahlah, PKI ini sudah masa lalu, dan kita cenderung lebih baik saling memaafkan, tapi tidak boleh dilupakan menjadi sejarah pahit yang tidak boleh terjadi lagi," kata Gus Muhaimin dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/9/2021).
Baca juga: Pangkostrad: Tak Hanya Sekadar PKI yang Kita Waspadai, Tapi Ekstrem Kanan Juga
Gus Muhaimin yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI ini meminta jajaran TNI untuk fokus mengawal NKRI, sekaligus turut serta sukseskan penanganan Covid-19 dibanding riuh membahas isu komunisme.
Menurutnya rakyat Indonesia butuh kehadiran TNI yang teduh dan damai.
"Saya kira perdebatan soal komunisme disetop saja. Kita sekarang sangat butuh TNI yang teduh dan damai, banyak masalah bangsa yang memerlukan kehadiran TNI, termasuk soal Covid-19,” kata Gus Muhaimin.
Isu komunisme menyusup dalam tubuh TNI digaungkan Gatot Nurmantyo setelah dia memutar sebuah video pembongkaran beberapa patung atau Diorama tokoh penumpasan G30S PKI di Museum Dharma Bhakti yang terletak di dalam Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di kawasan Gambir Jakarta Pusat.
Menurutnya, pembongkaran ketiga patung tersebut menjadi indikasi upaya penghapusan sejarah pemberantasan gerakan PKI.
Ia menduga ada penyusup atau pengkhianat di tubuh TNI yang berupaya melakukan upaya tersebut.