Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT Yunus Takandewa menilai kritikan Gubernur NTT ke Puan Maharani salah alamat.
Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengkritik terkait pidato Ketua DPR RI Puan Maharani saat upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang mengatasnamakan Bangsa Indonesia.
Menurut Yunus, kritikan tersebut tidaklah beralasan.
DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menyampaikan beberapa koreksi terhadap pernyataan Gubernur NTT atas naskah yang dibacakan Puan Maharani.
"Kami menyampaikan bahwa kritik Gubernur itu salah alamat dan tidak beralasan."
"Sebab, Ibu Puan Maharani dalam hal ini kedudukannya sebagai Ketua DPR RI."
"Sebagai pejabat negara yang memiliki legal standing dalam membacakan naskah yang sudah disetujui oleh pihak protokoler Istana," kata Yunus Takandewa, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (3/10/2021).
Baca juga: Hayati Makna Hari Kesaktian Pancasila, Moeldoko: Pancasila Harga Mati bagi Bangsa Indonesia
Lebih lanjut, ia juga menambahkan naskah yang dibacakan Puan Maharani tidak hanya dilakukan tahun ini.
Pada tahun 2017, naskah yang sama telah dibacakan oleh Fahmri Hamsyah.
DPD PDI Perjuangan NTT pun menganggap apa yang disampaikan oleh Gubernur NTT diluar kelaziman sebagai pejabat publik dan sebaiknya fokus untuk menangani pemerintah NTT.
Kritik Gubernur dinilai justru mengaburkan esensi dari Peringatan Hari Kesaktian Pansila.
Di mana, semestinya momen ini memberikan pencerahan kembali atau membumikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Apa yang disampaikan Ibu Puan Maharani tidak ada kesalahan apapun sesuai susunan acara yang telah menjadi keputusan pihak protokol Istana," jelas Yunus Takandewa.
Gubernur NTT Viktor Laiskodat Kritik Puan Maharani
Dikutip dari Pos-Kupang.com, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengkiritisi ikrar yang dibacakan Ketua DPR RI, Puan Mahrani saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021 di Monumen Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Gubernur Viktor menyebut ada kesalahan ketika membacakan kalimat mengatasnamakan bangsa Indonesia saat menandatangani Ikrar kesetiaan Pancasila dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila,
“Menurut saya ada sedikit kesalahan dalam upacara hari ini, karena ketika mengatasnamakan bangsa Indonesia, itu tidak boleh ada pihak lain, selalu harus Presiden dan Wakil Presiden saja," katanya.
"Atas nama bangsa oleh Ketua DPR, menurut saya itu adalah sebuah catatan sejarah yang salah, inilah nilai-nilai Pancasila yang harus kita jaga,” ucap Gubernur Viktor.
Ia menegaskan, yang mempunyai kewenangan untuk mengatasnamakan bangsa Indonesia hanyalah Presiden dan Wakil Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan atau Kepala Negara.
Lebih lanjut, ia mengatakan tidak ada pihak lain, sehingga hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
Dia juga menjelaskan, semangat Pancasila mempunyai dampak yang sangat penting bagi kaum millenial dalam berinovasi dan berkreasi.
Sehingga diharapkan bisa memajukan dan memotivasi para generasi millenial untuk melakukan kegiatan yang positif pula.
“Pancasila harus selalu hidup dan terus dijadikan Ideologi dalam semangat perubahan terutama bagi kaum millenial," kata Gubernur NTT.
Gubernur juga mengajak generasi muda, membangun daerah dengan semangat Pancasila.
Baginya, Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
Ia menegaskan, Pancasila adalah konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hal itu sudah final serta tidak dapat diubah.
Baca juga: Dubes dan Perwakilan Negara Sahabat Saksikan Pembukaan PON XX Papua Secara Virtual
Diketahui, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat Assisten, Kantor Gubernur NTT.
Upacara tersebut, dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) di Monumen Pancasila Sakti, Kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.
Pada rangkaian upacara, Teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan pembacaan teks pembukaan UUD 1945 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membaca ikrar, teks kenegaraan yang hanya dibacakan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.tv/Theo Reza, Pos-Kupang.com/Irfan Hoi)