Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengancam akan melaporkan sejumlah tokoh nasional terkait dugaan tindakan rasis ke warga Papua ke polisi.
Ada empat nama tokoh yang akan dibawa Pigai ke ranah hukum.
Dua di antaranya merupakan purnawirawan jenderal TNI.
Kemudian seorang menteri dan seorang gubernur yang juga raja sebuah kerajaan.
Baca juga: POPULER Nasional: Demokrat Gandeng Hamdan Zoelva Lawan Yusril | SBY Ungkap Keinginan Moeldoko
Seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, aktivis Papua Natalius Pigai angkat bicara soal Kelompok Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) yang melaporkannya atas dugaan kasus rasisme.
Dia membantah semua tuduhan yang diarahkan oleh pelapor.
Menurut Pigai, unggahannya di sosial medianya itu tidak bermaksud merendahkan masyarakat Jawa ataupun kesukuan.
"Saya katakan Orang Jawa Tengah Jokowi, Ganjar. Mana Rasis? Rasis itu suku. Jawa Tengah itu nama Provinsi, Wilayah Administratif, bukan suku. Yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah itu hampir semua suku termasuk Papua, Bali, Sumatera dan lain-lain. Sehingga tidak bisa katakan suku," kata Pigai dalam keterangannya, Selasa (5/10/2021).
Adapun empat tokoh-tokoh nasional yang bakal dilaporkan oleh Natalius Pigai di antaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Pigai menilai keempatnya melakukan dugaan tindakan rasisme.
Inilah rangkuman Tribunnews.com keterlibatan keempat tokoh di atas dengan narasi Papua.
Mensos Risma
Risma sampai saat ini belum menanggapi terkait rencana Pigai mengancam melaporkan dirinya atas dugaan rasisme.
Diberitakan Wartakotalive.com pada Juli 2021 lalu, Risma pernah menjadi sorotan karena mengancam ASN anak buahnya dipindah ke Papua.
Imbas dari reaksinya itu, mencuat Papua menjadi trending topic di Twitter.
Sementara diberitakan Kompas.com, Menteri Sosial Tri Rismaharini naik pitam dan memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).
Baca juga: Bantah Rasisme Natalius Pigai Ancam Bakal Laporkan Sultan, Risma, LBP, Hendro, Ini Tanggapan Gibran
Kemarahan Risma meluap setelah meninjau kesiapan dapur umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, dalam kegiatan PPKM Darurat.
Kemarahan Risma selain karena kekurangan peralatan memasak, dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personel.
Sementara banyak pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung yang masih berada di dalam kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum.
Setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.
"Tolong ya, teman teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial jangan misah-misahkan diri. Ini malah tidak ada yang nongol," kata Risma dengan nada tinggi, Selasa siang.
Risma meminta kepada para pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC.
"Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah, tapi semua teman-teman kayak priyayi semua. Maunya duduk tempat dingin, enggak mau susah-susah. Ayolah kita peduli, jangan jadi priyayi. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian," ujar Risma.
Risma mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.
"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar dia.
Uang Gugatan Luhut
Seperti halnya Risma, hingga berita ini ditulis, Luhut belum memberikan tanggapan ancaman pelaporan Pigai.
Namun beberapa waktu lalu, Luhut ramai diberitakan akan menyumbang masyarakat Papua jika gugatan perdata Rp 100 miliar dikabulkan.
Tribunnews.com mengabarkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Aktivis HAM yang juga Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.
Selain pidana, Luhut juga menempuh jalur perdata, keduanya digugat dengan angka yang fantastis.
"Pak Luhut juga melayangkan gugatan perdata, beliau sampaikan kepada saya kita akan tuntut Haris Azhar dan Fatia yang telah mencemarkan nama baiknya yaitu Rp 100 miliar," kata pengacara Luhut, Juniver Girsang, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Menurut Juniver Girsang, apabila gugatan perdata Luhut dikabulkan oleh pengadilan, kliennya akan menyumbangkan uang tersebut kepada masyarakat Papua.
Hal itu sekaligus bentuk penegasan Luhut bahwa semua tudingan yang menyebutkan ia memiliki blok tambang di Intan Jaya adalah fitnah.
"Pak Luhut menggugat perdata Rp100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Itu bentuk penegasan beliau dan ingin membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran baik," terang Juniver.
Hendropriyono
Seperti halnya Luhut dan Risma, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono juga belum memberi tanggapan terkait rencana pelaporan Pigai.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini memang terkenal vokal dengan kondisi di Papua terutama mengenai konflik berkaitan dengan KKB hingga OPM.
Bahkan ia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk membahas situasi Papua.
Dikabarkan Tribunnews.com, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) A. M. Hendropriyono berencana bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (5/9/2019), sore.
Hendropriyono menyampaikan, pertemuannya dengan Prabowo ingin menyampaikan rasa bangga karena telah memutuskan untuk mendukung langkah pemerintah kedepan.
"Nanti sore ketemu pak Prabowo sama-sama veteran. Pak Prabowo saya ingin ketemu karena saya sangat bangga dan senang beliau sudah bilang bahawa semua supaya berada di belakang pemerintah," kata Hendropriyono saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Lebih lanjut, Hendropriyono mengatakan, pertemuan dengan Prabowo untuk membicarakan masalah Papua.
Menurut Hendropriyono, Prabowo punya cara-cara dalam mengjadapi gejolak di Papua saat ini.
"i dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah di Papua sekarang," ujar Hendropriyono.
"Jangan ada lagi kritik-kritik cek cok, itu kalau keadaan normal, ini lagi keadaan nggak normal. Semua harus bersatu padu," sambungnya.
Ia juga menyampaikan, kalau dirinya dulu pernah hampir mati untuk mempertahankan masa depan bangsa Indonesia.
Oleh itu, ia meminta agar perjuangan menyelamatkan negara ini tidak terputus.
"Dan saya sekali lagi berharap tolonglah lanjutkan estafet ini, saya ini ada satu tanda (logo) pernah luka-luka di pertempuran hampir mati untuk sekarang kamu hidup, tolong lanjutkan supaya kalian ini membawa estafet ke bangsa seluruh," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, pertemuan Hendropriyono-Prabowo akan berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada pukul 19.00 WIB.
Sri Sultan Tak Tahu
Artikel lain Tribunnews.com menuliskan, Sri Sultan mengaku keheranan atas langkah yang diambil Pigai.
"Hubungannya apa nggak tahu aku. Ora ngerti (tidak tahu) aku," jelas Raja Keraton Yogyakarta ini di Kompleks Kepatihan, Selasa (5/10/2021).
Sri Sultan juga enggan berkomentar banyak lantaran tidak mengetahui duduk permasalahan terkait tuduhan yang dilayangkan Pigai.
Sri Sultan pun memilih mengabaikan upaya pelaporan tersebut.
"Aku nggak tahu masalah e kok. Nggak tahu ya mungkin, ya biarin saja (tidak perlu direspon)," jelas Sri Sultan.
(Tribunnews.com, Chrysnha/Igman Ibrahim/Fandi Permana/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Theresia Felisiani/WartakotaLive.com/ Wito Karyono)