TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memperingatkan KSP Moeldoko untuk tidak mengganggu kepengurusan Partai Demokrat.
Jika memang berambisi menjadi presiden, Herzaky meminta Moeldoko untuk mendirikan partai sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Herzaky dalam keterangan pers Partai Demokrat yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube Partai Demokrat, Minggu (3/10/2021).
"Jika memang (KSP Moeldoko) ada ambisi jadi presiden dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain (Partai Demokrat)," kata Herzaky.
Untuk diketahui, gejolak yang muncul di kepengurusan Partai Demokrat memang tak kunjung rampung.
Menanggapi persoalan gugatan Moeldoko, Herzaky yang mewakili Partai Demokrat lantas memberikan dua pilihan kepada Moeldoko.
Baca juga: Tunjuk Yusril Gugat AD/ART Demokrat ke MA, Kubu Moeldoko: Supaya Politik Dinasti Tak Mendominasi
Baca juga: Pendiri Sebut Kisruh Partai Demokrat karena Manajemen Politik Amburadul dan Tak Sesuai Marwah
Yakni yang pertama, kata Herzaky, Moeldoko bersedia menghentikan ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengakui kesalahan serta meminta maaf.
Atau pilihan yang kedua, Moeldoko dipersilakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan uang dan kehormatan, baik kehormatan pribadi maupun keluarganya.
Pilihan tersebut dikembalikan kepada Moeldoko.
"Saat ini kembali kepda Moeldoko, Beliau (KSP Moeldoko) memiliki dua pilihan, pertama menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih partai demokrat, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat."
"Pilihan kedua, KSP Moeldoko silakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya tapi nama baik dan kehormatannya. BUkan saja kehormatan pribadi tapi juga kehrmatan keluarganya," tegas Herzaky.
Jika Moeldoko memilih pilihan yang pertama, maka Partai Demokrat berjanji akan memaafkan Moeldoko.
Baca juga: Kualitas, Kredibilitas dan Kapasitas Jadi Alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Tunjuk Yusril
"Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia yang tekah berbuat khilaf atau salah," terang Herzaky.
Namun jika memilih pilihan yang kedua, maka Herzaky mengingatkan kepada Moeldoko untuk menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab.