TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik usulan pemerintah terkait jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.
Untuk diketahui, pemerintah mengusulkan Pemilu diselenggarakan pada 15 Mei 2024, mendatang.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan 21 Februari 2024.
"Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei," kata Dasco, Minggu (3/10/2021).
Mengutip Tribunnews.com, pertimbangan ini dipilih Partai Gerindra demi efektivitas dan efisiensi Pemilu 2024.
Baca juga: Partai Ummat Nyatakan Siap Bertarung di Pemilu 2024, Sedang Fokus Siapkan KTA
Baca juga: Syarief Hasan: Pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Demokratis
"Saya pikir, pada prinsipnya begini, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan efektif dan efisien, artinya seluruh tahapan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan baik," ujar Dasco.
Menurut Dasco, jika memang pencoblosan Pemilu disepakati tanggal 15 Mei 2024, maka masa kampanye relatif pendek.
Sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara, mengingat porsi anggaran negara untuk Pemilu yang memang terbatas.
"Jadi, kalau toh pencoblosan Pemilu tanggal 15 Mei 2024 ini disepakati, maka pelaksanaan waktu kampanye, baik Pileg maupun Pilkada, relatif pendek."
"Sehingga diharapkan kebutuhan Pemilu dapat lebih efisien dan tidak terlalu membebani anggaran negara," ucap Dasco.
Demokrat Usul Awal Maret atau Akhir April 2024
Mengutip Tribunnews.com, anggota Komisi II DPR RI, Anwar Hafid, memberikan penawaran lain terkait jadwal Pemilu 2024.
Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan Pemilu digelar pada awal Maret atau akhir April 2024.
Penawaran ini sebagai solusi mengingat belum adanya kesepakatan jadwal pemilu antara DPR dan pemerintah.
"Jalan tengahnya itu KPU maju sedikit, kemudian pemerintah juga mundur. Kalau mundur kita ambil di tengah-tengah, katakanlah ambil April selesai lebaran boleh atau tidak sebelum lebaran, sebelum bulan puasa."
Baca juga: PDIP Yakin Tetap Jadi Penentu dalam Pemilu 2024
Baca juga: PKB Yakin Masuk Dua Besar di Pemilu 2024, Salip Golkar dan Gerindra
"Bulan puasa itu kan bulan Maret ya, pertengahan Maret tidak salah, kalau mau menghindari bulan puasa berarti awal Maret atau akhir April," kata Anwar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
PKS Setuju Usulan KPU
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyetujui usulan KPU mengenai tanggal digelarnya Pemilu pada 21 Februari 2024.
Mardani menyampaikan, usulan itu disampaikan karena mempertimbangkan beban penyelenggaran Pemilu.
Untuk itu, Mardani berharap semua pihak dapat berbesar hati mengikuti usulan KPU ini.
"Kami tetap usul fokus ke Februari 2024 untuk Pemilu sebagaimana usulan awal KPU."
"Semua mesti besar hati mempertimbangkan beban penyelenggaran Pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP," kata Mardani kepada Tribunnews, Jumat (8/10/2021).
Sementara itu, Politikus PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyebut pihaknya juga mengikuti usulan KPU.
Usulan ini dipilih Partai PDIP karena jika Pemilu mengikuti saran pemerintah, yaitu tanggal 15 Mei 2024, maka masa kampanye akan bersamaan dengan bulan Ramadhan.
Baca juga: Demokrat Tawarkan Jalan Tengah Jadwal Pemilu 2024: Awal Maret atau Akhir April
Baca juga: KPU Beri Opsi Pemilu Digelar 2024 dan Pilkada 2025
"Kami juga mempertimbangkan agar bulan Ramadhan pada 2024 tak dijadikan masa kampanye."
"Hal ini akan terjadi, jika Pemilu digelar 15 Mei 2024 sesuai usul Pemerintah," kata Rifqinizamy kepada Tribunnews.com, Rabu (6/10/2021).
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam/Reza Deni)