Baca tanpa iklan
Sementara dalam perseroan terbatas, kewenangan itu ada pada Rapat Umum Pemegang Saham.
Akan terjadi tindakan seenaknya jika DPP partai atau Direksi PT dapat mengubah Anggaran Dasar.
Hal yang aneh, kata Yusril, justru kalau Hamdan Zoelva meminta supaya DPP PD dijadikan sebagai pihak yang paling signifikan memberi keterangan atas Permohonan JR.
Apalagi menyebut DPP PD sebagai pihak yang membuat AD Perubahan.
Sebab DPP PD hanyalah pihak yang diberi amanat atau mandat oleh kongres untuk mendaftarkan Perubahan AD/ART ke Kemenkumham.
Di partai manapun keadaannya sama.
"Kalau belum sidang MA sudah mengaku DPP PD sebagai pembuat AD/ART, maka pengakuan tersebut akan menjadi boomerang bagi PD sendiri. AD itu otomatis tidak sah karena dibuat oleh DPP PD sesuai pengakuan tersebut," jelasnya.
"Dalam persidangan MA nanti, surat kuasa yang diberikan DPP PD kepada Hamdan Zoelva bisa kami eksepsi sebagai surat kuasa yang tidak sah. Kuasa itu diberikan bukan oleh 'pihak yang membuat' AD ART. Keterangan yang diberikan bukan oleh pihak yang berwenang memberikan keterangan tidak lebih dari sekedar 'testimonium de audiu' yang tidak punya nilai pembuktian samasekali. Tetapi kalau pengacara DPP PD mau mencobanya, silahkan saja," lanjut Yusril.
Baca juga: Kualitas, Kredibilitas dan Kapasitas Jadi Alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Tunjuk Yusril
Apabila sekarang, DPP PD memohon kepada MA agar dijadikan Pihak Terkait, hal tersebut dirasa Yusril justru aneh.
Di MK keberadaan pihak terkait, yakni pihak yang berkepentingan dengan suatu pengujian UU, memang ada dan dikenal.
Tetapi di MA tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Pihak Terkait.
Sehingga, kalau menggunakan logika hukum PD, permohonan menjadi Pihak Terkait itupun tidak kurang anehnya.
Lebih aneh lagi, lanjut Yusril, Hamdan menyebut PD sebagai pihak pembuat AD.
Apabila merasa sebagai pihak pembuat AD yang relevan untuk memberikan keterangan di MA, dia mempertanyakan mengapa mereka justru memposisikan diri sebagai Pihak Terkait.
"Selain alasan di atas, kami berpandangan bahwa AD ART partai manapun yang dibuat oleh kongres atau muktamar sebuqh partai barulah sah berlaku apabila ia disahkan oleh Menkumham dan dimuat di dalam Berita Negara. Demikian juga hasil kongres partai yang menyusun DPP baru dinyatakan sah jika telah disahkan oleh Menkumham dan diumumkan dalam Berita Negara," ungkapnya.