Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial memberikan perhatian terhadap penanganan masalah stunting dengan peran keluarga.
Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) memberikan pemahaman kepada keluarga untuk berperan dalam pengentasan stunting.
"Penyuluhan sosial untuk pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga sangat diperlukan," ujar Kepala Puspensos Wiwid Widiansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).
Baca juga: Kemensos Berencana Dirikan Lumbung Sosial di 8 Titik Rawan Longsor di Bangli
Wiwid menekankan peran penyuluh sosial dalam penyampaian informasi dan edukasi bahaya stunting kepada pemangku kepentingan masyarakat
Sehingga mampu menjadi inisiator penggerak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan bahaya stunting
"Dengan pendekatan melalui keluarga sebagai bagian dari masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimana kita berusaha melakukan pencegahan dan penanganan stunting di tengah masyarakat,” ujar Wiwid.
Baca juga: Revitalisasi Posyandu melalui Program Nimbang Balita untuk Tekan Stunting
Peran keluarga sangat penting mencegah stunting di setiap fase kehidupan, dimulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya.
Sehingga mendukung upaya pemerintah dalam penanganan stunting di tanah air.
“Upaya pencegahan stunting penting dilakukan pada sejak dini yaitu masa anak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun dan menjadikan peran keluarga sangat penting di fase ini," ucap Wiwid.
Pemerintah fokus terkait penanganan stunting antara lain melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan memiliki kontribusi sekitar 30 persen dalam pencegahan stunting.
Baca juga: Moeldoko Ungkap Pesan Jokowi yang Sering Diulang Tiap Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri terkait dalam upaya menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Jokowi memprioritaskan 10 provinsi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.