Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KSAD Jenderal Andika Perkasa resmi dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Nama Andika sendiri sudah dikirim ke DPR melalui surat presiden (surpres) yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani.
Diketahui, sebelum nama Andika diajukan jadi Calon Panglima TNI, Pratikno sempat mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD).
Kunjungan Pratikno tersebut terdokumentasi dalam kanal YouTube TNI AD pada 11 Oktober 2021 lalu dengan judul 'Jenderal TNI Andika Perkasa Menerima Kunjungan Menteri Sekretaris Negara RI di Markas Besar TNI AD'.
Namun, Pratikno membantah bahwa pertemuan itu berkaitan dengan bursa Panglima TNI.
"Saya bertemu Pak Andika itu urusan lain," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/11/2021).
Pratikno mengatakan bertemu Andika pada September di pusat kesehatan MABESAD.
Baca juga: Jokowi Usul KSAD Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Baru, DPR Segera Gelar Fit & Proper Test
"Itu kita tidak membicarakan (Panglima TNI), itu membicarakan hal lain," pungkasnya.
Diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, DPR bakal segera menindaklanjuti surpres tersebut.
Pimpinan DPR, lanjut Puan, akan menggelar rapat untuk menugaskan Komisi I melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Andika Perkasa.
"DPR RI akan menindaklanjuti surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan dewan, dalam hal ini Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper termasuk calon yang diajukan oleh presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
"Selanjutnya, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper tes di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya," imbuhnya.
Puan menegaskan, DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden, akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang TNI.
"TNI ke depan juga diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ujarnya.
Puan mengingatkan, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat.
"Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara," ucapnya.