Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekelompok organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim (APPI) melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (5/11/2021).
Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa krisis iklim di Indonesia sudah terjadi.
Sehingga semestinya pemerintah diminta mulai melakukan aksi nyata ketimbang berorasi dan bernegosiasi dengan negara lain di forum COP26, di Glasgow, Skotlandia.
Pidato Jokowi di forum COP26 dinilai cuma omong kosong belaka dan tak sesuai fakta lapangan.
Isi pidato Jokowi dianggap cuma klaim sepihak.
Baca juga: Aktivis Gelar Sidang Tandingan Forum COP26 di Patung Kuda, Protes Penanganan Iklim ke Jokowi
Apalagi soal pernyataan deforestasi maupun kebakaran hutan sebesar 82 persen.
"Klaim sepihak soal penurunan deforestasi maupun kebakaran hutan sejumlah 82 persen menunjukkan bahwa negara menutup mata dan hatinya," kata Novita Indri dari Jeda Untuk Iklim, Jumat.
Kata dia, ribuan korban bencana banjir besar di Kalimantan diakibatkan oleh hilangnya serapan hutan, serta angka kebakaran yang tinggi.
Data BNPB mencata terjadi 1.969 bencana sepanjang Januari - September 2021.
Bencana terbesar ialah hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan puting beliung.
Pemerintah saat ini disebut malah mengutamakan pemikiran bagaimana menguras sumber daya alam.
Padahal, penggunaan energi fosil serta perusakan hutan dan lahan secara masif adalah sumber utama pemanasan bumi.
"Itulah fakta yang terjadi di lapangan," ucap dia.
Atas hal itu, APPI menuntut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk:
1. Menghentikan pemberian izin baru untuk pembangunan PLTU batu bara, termasuk PLTU co-firing dan PLTU dengan teknologi CCS dan mempensiunkan pengoperasian PLTU batubara dan segera beralih ke energi terbarukan.
2. Mengedepankan Zero deforestation tanpa ada dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
3. Segera mengesahkan National Gender Action Plan untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim yang dilakukan, termasuk memastikan kebijakan maupun proyek tersebut tidak berbahaya dan merugikan perempuan.
4. Meningkatkan target penurunan emisi dalam NDC dan memastikan rencana ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat sebelum 2050.
5. Menghentikan pemberian konsesi di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.
6. Meningkatkan perlindungan, pelibatan dan partisipasi dari garda terdepan seperti masyarakat adat, petani, masyarakat pesisir, dan komunitas lokal lainnya terhadap perlindungan lingkungan.