Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Penggagas yang juga Ketua Umum PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), Arsjad Rasjid, menanggapi isu bisnis PCR yang menyeret nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Diketahui, isu bisnis PCR ini telah menyeret Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Arsjad menjelaskan, Luhut dalam hal bisnis PCR sama sekali tidak turut serta.
"Terus terang Pak Luhut itu tidak ikut-ikutan sama sekali. Saya bukan membela Pak Luhut atau mengalihkannya ke Pak Erick, karena berbicara tentang ini saja (bisnis PCR)."
"Saya mau bicara apa adanya saja, profesional dari apa yang saya ketahui," jelas Arsjad, dikutip dari Kompas TV, Senin (8/11/2021).
Menurut Arsjad, publik semestinya tidak perlu meributkan terkait penjabat ingin menginvestasikan dananya di mana.
Baca juga: Kemenko Marves Beri Penjelasan Soal Kewajiban PCR Bagi Penumpang Pesawat
Baca juga: 9 Siswa dan Guru SMPN 2 Depok Terpapar Covid-19, Sekolah Langsung Gelar Swab Test PCR Massal
Lebih lanjut, kata Arsjad, publik mestinya melacak dari mana asal dananya.
"Saya merasa, kalau asalkan itu uang dapatnya yang yang bener, orang mau menaruh di perusahaan mau investasi, memangnya salah?"
"Yang harusnya di-track itu kan harusnya dana itu awalnya dari mana, itu saja."
"Dan kalau orang sudah jadi pejabat, apa orang tidak boleh investasi? Orang nggak boleh hidup lagi?" kata Arsjad.
Mengenai kenapa GSI dibuat sebagai perusahaan, Arsjad menyebut lantaran di Indonesia belum ada perusahaan yang bergerak untuk menghimpun para pelaku bisnis agar mau menyatukan visi dalam memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Terutama dengan modal usaha rintisannya sebagai kekuatan utama.
Baca juga: Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi Tuduhan Pejabat Terlibat Bisnis Tes PCR
"Itu karena entitas yang namanya perusahaan sosial itu belum ada (di Indonesia). Kalau di luar negeri (misalnya) Amerika itu sudah ada namanya B Corp, di Inggis dan Singapura (juga ada)."
"Sementara di Indonesia belum ada, yang dimana itu mempunyai wujud kedua-duanya, yakni social and price," kata Arsjad.
Kata Pengamat
Peneliti Centre For Indonesian Progres (CIP), Irfan Ahmad Fauzi, ikut menanggapi soal isu bisnis PCR yang turut menyeret nama pejabat negara, termasuk Menteri BUMN, Erick Thohir.
Irfan menilai, tuduhan keterlibatan Erick dalam bisnis PCR sengaja dibuat untuk menganggu penanganan pandemi yang sudah berjalan baik.
"Isu ini sengaja dimanfaatkan dan ditunggangi untuk menyerang pribadi Erick Thohir selaku menteri yang banyak terlibat dalam penanganan dampak pandemi Covid-19."
"Saat ini penanganan pandemi sudah berjalan di jalur yang benar, dibuktikan dengan rendahnya tingkat penularan Covid-19 di tanah air," kata Irfan, Sabtu (6/11/2021), dikutip dari Tribunnews.com.
Menururt Irfan, tuduhan yang dilayangkan kepada Erick Thohir itu tidak terbukti.
Mengingat, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang merupakan yayasan kemanusiaan itu tidak terbukti memonopoli tes PCR.
Baca juga: Harga Tes PCR Dievaluasi, Kemenkes Bersama BPKP Tutup Celah Kepentingan Bisnis
Hal ini dapat dilihat dari kecilnya porsi layanan PCR dari PT GSI.
"Perlu diingat bahwa dari total 28,4 juta tes PCR di Indonesia, GSI hanya melakukan tes sebanyak 2,5 persennya."
"Dan saham yang ada dalam perusahaan GSI juga atas nama yayasan kemanusiaan bukan atas nama pribadi maupun perusahaan Erick Thohir," jelas Irfan.
Untuk itu, Irfan meminta agar semua pihak bisa menahan diri dari kegaduhan-kegaduhan yang sengaja diciptakan.
"Jangan sampai pejabat takut mengambil terobosan kebijakan hanya karena isu yang dimainkan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab."
"Seharusnya terobosan-terobosan kebijakan untuk penanganan pandemi didukung bukan malah sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan," tambah Irfan.
Baca juga: Luhut Sebut Ada Motif Politik Terkait Pelaporannya ke KPK, Bantah Ambil Untung Bisnis PCR
Lebih lanjut, kata Irfan, masyarakat lebih baik fokus untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19
"Yang dibutuhkan saat ini adalah seluruh elemen bangsa fokus untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19."
"Isu-isu desktruktif yang sengaja diciptakan untuk menghambat penanganan Pandemi harus segera ditinggalkan," tegas Irfan.
Luhut Angkat Bicara
Mengutip Tribunnews.com, Luhut menanggapi tudingan yang diarahkan padanya terkait bisnis PCR.
Ia menegaskan dirinya tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut.
"Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut.
Luhut mengatakan, keuntungan dari PT GSI banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.
Baca juga: Kemenkes Diminta Membuka Secara Terang terkait Kebijakan Pengadaan PCR Agar Tidak Dipolitisasi
Termasuk memberikan tes swab gratis kepada tenaga kesehatan khususnya di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet.
Luhut menjelaskan, pada masa awal pandemi pada tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.
Merespon hal itu, Luhut mengajak rekan-rekan pengusaha dari Indika Group, PT Adaro Energy Tbk, serta Northstar untuk membiayai penyediaan tes dari hasil keuntungan mereka.
"Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar," ungkap Luhut.
Ia menegaskan, GSI tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis."
"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tegas Luhut.