Pengamat: Mengisi Posisi Wakil Panglima TNI Bukanlah Kebutuhan yang Mendesak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana untuk mengisi kursi Wakil Panglima (Wapang) TNI menguat setelah Jenderal Andika Perkasa ditunjuk menjadi Panglima TNI.

Pengisian kursi itu dimaksudkan untuk mengakomodir Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang tidak terpilih menjadi Panglima TNI.

"Kalau itu motivasinya, tentu sangat tidak logis. Sebab, kursi kosong diisi semata untuk mengakomodir seseorang, bukan karena kebutuhan organisasi," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta Jamiluddin Ritonga, kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).

Jamil menilai jika benar Wapang TNI yang rumornya bakal diberikan ke Laksamana Yudo Margono, hal tersebut jelas-jelas atas pertimbangan politik. Dampaknya tentu profesionalisme akan makin terusik.

Oleh karena itu, kata dia, jabatan Wapang TNI bukan lagi jabatan yang bergengsi untuk ditempati oleh perwira yang menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Lagi pula, secara fungsi administrasi dan komando, fungsi Wakil Panglima TNI itu melekat pada diri kepala staf baik KSAD, KSAL, dan ataupun KSAU yang bertanggung jawab terhadap komando, pengembangan di setiap matra masing-masing.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut akan Lantik Panglima TNI Minggu Depan, Tapi Masih Cari Hari Baiknya

"Karena itu, sangat konyol bila jabatan itu diberikan kepada Yudo Margono yang saat ini jenderal bintang empat," ujarnya.

Jadi, Jamil berpandangan kalaupun Wapang TNI memang harus diisi, maka idealnya yang mengisinya masih berbintang tiga sebagai jabatan promosi.

Mereka ini dapat ditunjuk langsung oleh Presiden, tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

"Hanya saja, menurut pendapat saya untuk saat ini mengisi posisi Wapang TNI bukanlah kebutuhan yang mendesak," ujarnya.

"Bukankah tanpa Wakil Panglima, selama ini TNI tetap solid?," tanyanya.

Karena itu, lanjut Jamil, wacana mengisi posisi Wapang TNI sebaiknya diurungkan karena hanya menjadi beban APBN saja. Apalagi saat ini Indonesia sedang kesulitan anggaran.

Selain itu, jika Laksamana Yudo Margono memang layak menjadi Panglima TNI, tentu masih ada gilirannya untuk tahun depan.

"Satu tahun itu tidak lama bukan?," tegasnya.