Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai sejauh ini konstitusi tidak mengatur perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal tersebut menanggapi perkataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut jika tak terhalang konstitusi, maka Jokowi besar kemungkinan kembali menjabat sebagai Presiden RI.
"Kalau kita lihat di MPR dinamikanya tidak ada satu pun pihak yang mengusulkan penambahan periode tersebut," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).
Partai Gerindra, kata Habiburokhman, tetap berada di jalannya sesuai konstitusi.
"Ya kalau kami taat konstitusi," ujarnya.
Baca juga: Periode Kedua Jokowi, Politisi PKS Soroti Kebebasan Demokrasi dan Sebut Buzzer Politik Parasit
Legislator Komisi III DPR RI itu pun mempertanyakan soal cara agar perpanjangan masa jabatan presiden ini bisa terwujud yakni amandemen UUD 1945.
"Jadi jalannya mau dari mana kalau 3 periode? Kita enggak lihat ada jalannya," tambah Habiburokhman.
Dia pun tak mau mempersoalkan terlalu jauh perkataan Surya Paloh tersebut.
Menurutnya, di MPR tak ada agenda amandemen UUD 1945 yang menyinggung masa jabatan presiden.
"Tanyakan ke beliau. Kalau fenomena di sini kita belum lihat. Sampai saat ini enggak ada, yang mengusulkan di MPR mana ada? Kita lihat di MPR enggak ada," kata Habiburokhman.
Sebelumnya dalam HUT ke-10 Partai NasDem yang disiarkan secara daring, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bicara soal Presiden Joko Widodo yang masih pantas menjabat sebagai presiden.
Baca juga: Di Depan Jokowi, Surya Paloh Menghormati Konstitusi Tentang Jabatan Presiden Dua Periode
"Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya dua kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini, siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi, siapa?" tutur Paloh dalam pidatonya, Kamis (11/11/2021).
Dia mengatakan bahwa irama dan tone dari atas sampai bawah akan memilih Jokowi kembali.
"Tapi kami punya komitmen yang sama. Presiden Jokowi juga mempunyai moralitas komitmen yang sama, untuk menghargai konstitusi dan untuk menjaga konstitusi," kata Paloh.
Paloh memaparkan hal lain yang juga menjadi satu dari dua tugas pokok NasDem, yakni mengawal kepemimpinan Jokowi hingga akhir masa jabatan.
"Bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administrasi pemerintahannya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan hati kita," ujarnya.