Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan tanggapan terkait pengusiran dirinya saat mendatangi Aksi Kamisan yang digelar oleh aktivis HAM di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021) kemarin.
Moeldoko mengatakan ia mendatangi para pendemo untuk mencoba berbicara dengan mereka.
Namun, menurut Moeldoko, para pendemo tidak ingin mendengarkan apa yang disampaikan olehnya.
"Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka. Tetapi, berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan," kata Moeldoko dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (19/11/2021).
Baca juga: Deputi IV KSP Angkat Bicara Soal Moeldoko Diusir dari Aksi Kamisan di Semarang
Moeldoko menilai itu hal yang biasa baginya, ia pun menghormati dan menghargai keputusan para pendemo yang tidak menginginkan kehadirannya di sana.
Akhirnya, pada saat itu Moeldoko bersama rombongannya pergi meninggalkan Aksi Kamisan tersebut.
"Bagi saya itu sesuatu yang biasa, saya menghormati dan menghargai apa yang dia sampaikan. Untuk itu saya beserta rombongan meninggalkan tempat," terangnya.
Baca juga: Moeldoko Buka Suara Soal Dirinya Diminta Pergi Oleh Massa Aksi Kamisan di Semarang Jawa Tengah
Moeldoko Ditolak Pendemo
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, pemerintah Kota Semarang dan aparat hukum memberi ruang bagi aktivis HAM melakukan Aksi Kamisan dengan berunjukrasa di tengah Festival HAM 2021 yang berlangsung 17-19 November 2021 di Semarang.
Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang menjadi salah satu pembicara kunci di Festival HAM, memberi reaksi positif dengan mendatangi pengunjukrasa, yang sejak pagi melakukan aksi.
Mantan Panglima TNI itu merasa perlu mendengar langsung masukan dari para pengunjuk rasa.
Langkah Moeldoko ini merupakan bagian dari cara pemerintah dalam membangun dialog dengan para aktivis HAM.
Baca juga: Fakta Seputar Anies Temui Massa Buruh Diteriaki Presiden dan Moeldoko Diusir Peserta Aksi Kamisan
Dengan dialog antara negara dan masyarakat, maka keinginan aktivis akan menjadi masukan penting bagi pemerintah.
Sama halnya, para penggiat HAM juga memahami hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah, sehingga persoalan HAM akan bisa diselesaikan bersama.