Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim turut tanggapi soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang membentuk tim siber.
Menurut informasi yang beredar, pembentukkan tim siber tersebut tidak hanya diperuntukkan guna melawan buzzer yang menyerang ulama saja.
Melainkan, juga untuk melawan buzzer yang menyerang Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Menurut saya, tindakan (MUI tersebut terkesan) berlebihan, tidak proporsional dan menjadikan MUI sebagai kuda tunggangan politik Anies Baswedan."
"Tentu ini merendahkan harkat dan martabatnya (MUI sebagai) organisasi itu sendiri," kata Luqman dikutip dari Kompas Tv, Senin (22/11/2021).
Apalagi, kata Luqman, bila MUI melakukan hal tersebut lnataran disebut-sebut telah menerima dana hibah senilai Rp 10 miliar dari APBD DKI.
Baca juga: Tuai Kontroversi, Wacana MUI Bentuk Cyber Army untuk Bela Anies Baswedan Dinilai Bukan Urusan MUI
Wakil Sekjen PKB itu menilai MUI seharusnya memahami pemberian dana hibah tersebut adalah sesuatu yang wajar.
"Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan penerimaan dana hibah Rp 10 miliar lebih dari APBD DKI pada MUI, MUI harusnya tahu bahwa sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepadamu MUI."
"Sehingga itu bukanlah jasa seorang Gubernur, karena APBD merupakan duitnya rakyat."
"(Sementara tugas) MUI juga melayani rakyat, karena itu wajar apabila mungkin mendapatkan dana hibah dari APBD DKI," jelas Luqman.
Bukan Urusan MUI
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno turut berikan pandangannya mengenai kabar tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan membentuk Cyber Army untuk membela tokoh politik.
Wacana Pembentukan Cyber Army oleh MUI ini akhirnya menuai kontroversi di kalangan masyarakat.
Hal ini karena adanya niatan pembentukan Cyber ini tak hanya diperuntukkan guna membentengi ulama saja.