Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur dari 33 Provinsi di Indonesia telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Masih ada satu provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2022, yaitu Maluku.
Kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan Konferensi Pers virtual untuk membahas UMP 2022, yang disiarkan pada Selasa (16/11/2021) melalui kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI.
"Kenaikan rata-rata nasional 1,09 persen," kata Menaker RI, Ida Fauziyah.
Baca juga: Perbandingan Besaran UMP Tahun 2022 dengan UMP Tahun 2021 di 31 Provinsi Indonesia
Baca juga: Daftar UMP Tahun 2022 di 31 Provinsi: Tertinggi DKI Jakarta, Terendah Jawa Tengah
"Gubernur tiap daerah diberi waktu paling lambat 20 November 2021 untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi 2022."
"Dalam hal Gubernur menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan paling lambat 30 November 2021," lanjutnya.
Hingga kini, sudah ada 33 provinsi yang merilis UMP 2022.
Selengkapnya, simak daftar berikut ini.
Daftar UMP 2022 dari 33 Provinsi
Melansir Kompas.com, inilah daftar 33 provinsi yang sudah merilis UMP 2022:
Upah Minimum Provinsi Sumatera 2022
1.UMP 2022 Nanggroe Aceh Darussalam Rp 3.166.460
2. UMP 2022 Sumatera Utara Rp 2.522.609
3. UMP 2022 Sumatera Barat Rp 2.512.539
4. UMP 2022 Kepulauan Riau Rp 3.144.466
5. UMP 2022 Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.264.884
6. UMP 2022 Riau Rp 2.938.564
7. UMP 2022 Bengkulu Rp 2.238.094,031
8. UMP 2022 Sumatera Selatan Rp 3.144.446
9. UMP 2022 Jambi Rp 2.649.034
10. UMP 2022 Lampung Rp 2.440.486
Upah Minimum Provinsi Jawa - Bali 2022
11. UMP 2022 Banten Rp 2.501.203,11
12. UMP 2022 DKI Jakarta Rp 4.452.724
13. UMP 2022 Jawa Barat Rp 1.841.487
14. UMP 2022 Jawa Tengah Rp 1.813.011
15. UMP 2022 DIY Rp 1.840.951,53
16. UMP 2022 Jawa Timur Rp 1.891.567,12
17. UMP 2022 Bali Rp 2.516.971
Baca juga: Besok, Massa Buruh KSPSI Gelar Demo Tolak Penetapan Upah di Patung Kuda
Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara 2022
18. UMP 2022 Nusa Tenggara Barat Rp 2.207.212
19. UMP 2022 Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000
Upah Minimum Provinsi Kalimantan 2022
20. UMP 2022 Kalimantan Barat Rp 2.434.328
21. UMP 2022 Kalimantan Tengah Rp 2.922.516
22. UMP 2022 Kalimantan Selatan Rp 2.906.473,32
23. UMP 2022 Kalimantan Timur Rp 3.014.497,22
24. UMP 2022 Kalimantan Utara Rp 3.310.723
Upah Minimum Provinsi Sulawesi 2022
25. UMP 2022 Sulawesi Barat Rp 2.678.863
26. UMP 2022 Sulawesi Tengah Rp 2.390.739
27. UMP 2022 Sulawesi Tenggara Rp 2.710.595
28. UMP 2022 Sulawesi Utara Rp 3.310.723
29. UMP 2022 Sulawesi Selatan Rp 3.165.876
30. UMP 2022 Gorontalo Rp 2.800.580
Upah Minimum Provinsi Maluku - Papua 2022
31. UMP 2022 Maluku Utara Rp 2.862.231
32. UMP 2022 Papua Rp 3.561.932
33. UMP 2022 Papua Barat Rp 3.200.000
Baca juga: Ribuan Buruh Demo di Patung Kuda, Tuntut Kenaikan Upah Minimum 2022 Hingga 10 Persen
Kebijakan Pengupahan
Berikut ini kebijakan pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
1. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.
4. Kebijakan pengupahan meliputi:
- Struktur dan skala upah.
- Upah kerja lembur.
- Upah tidak masuk kerja.
- Bentuk dan cara pembayaran upah.
- Hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
- Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
5. Upah terdiri atas komponen:
- Upah tanpa tunjangan.
- Upah pokok dan tunjangan tetap.
- Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
- Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
Baca juga: Aksi Buruh Geser ke Balai Kota DKI, Anies Diminta Berani Keluar Aturan PP 36/2021 tentang Pengupahan
Kebijakan terkait UMP 2022
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyebutkan, Upah Minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun agar tidak dibayar terlalu rendah.
Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers UMP 2022, Selasa (16/11/2021) melalui kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI.
"UM ini ditujukan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong ekonomi RI yang adil," kata Ida Fauziyah.
"Formula UM berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan Upah Minimum antar wilayah."
Rata-rata kenaikan nasional untuk UMP 2022 adalah 1,09 persen.
Upah Minimum yang tinggi menyebabkan sebagian besar pengusaha sulit menjangkaunya.
"Jika Upah Minimum ditetapkan terlalu tinggi maka dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia."
"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan, akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin juga akan tinggi, memicu terjadinya PKH, mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dengan UMK tinggi ke lokasi yang memiliki UMK rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan terutama pada masa pandemi Covid-19."
"Potensi lainnya yaitu untuk mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah diatas upah minimum."
Sanksi bagi Perusahaan yang tidak Mematuhi UMP 2022
Ida Fauziyah menyampaikan tentang sanksi yang akan diberlakukan pada perusahaan yang tidak mematuhi UM yang telah ditetapkan.
Seluruh perusahaan wajib membayar upah minimal berdasarkan Upah Minimum 2022 atau Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih berlaku.
Jika perusahaan membayar di bawah UM maka akan dikenakan sanksi pidana.
"Perusahaan yang membayar di bawah UM akan dikenai sanksi."
"Sanksi dapat berupa administrasi, surat peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian permanen, atau sanksi pidana."
Namun, hal ini dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Upah pada Usaha Mikro dan Kecil disepakati antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan penetapan upah terendah 50 persen dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis kemiskinan.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)(Kompas.com/Mela Arnani)
Berita lain terkait Upah Minimum