Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dituntut bisa membangun infrastruktur cerdas yang berbasis teknologi informasi (TI).
Tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perekonomian sudah sangat bergantung pada pengumpulan dan pengolahan data digital untuk merumuskan solusi yang tepat sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan efektif dan efisien.
Era revolusi 4.0 memaksa pemerintah harus beradaptasi dan menerapkan teknologi informasi (TI) dalam pelayanan publik.
Baca juga: Menkes: Pandemi Covid-19 Pacu Digitalisasi di Sektor Kesehatan
Dalam satu dekade ini, pemerintah pusat dan daerah menggaungkan dan mengklaim telah menjalankan konsep smart city dalam berbagai kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Pengelolaan data dan digitalisasi adalah kunci dalam membangun kota cerdas.
Namun, tak semudah dibayangkan dan diucapkan.
Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengatakan pembangunan kota ke depan bertumpu pada infrastruktur cerdas yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital dalam sistem energi, bangunan, dan industri.
Baca juga: Menkes: Pandemi Covid-19 Pacu Digitalisasi di Sektor Kesehatan
Tujuan semua itu adalah meningkatkan taraf hidup jutaan orang yang hidup di suatu wilayah, efisiensi, dan keberlanjutan.
“Infrastruktur cerdas menggunakan kekuatan data dan teknologi. Kemudian, menciptakan platform dimana individu terlibat, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan di antara beberapa pemangku kepentingan selama periode operasi mereka,” kata Safrizal melalui keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).
Menurutnya, kota-kota besar di dunia, termasuk Indonesia, berlomba-lomba menerapkan TI dalam berbagai pelayanan, mulai dari administrasi, transportasi, kesehatan, hingga pengelolaan sampah.
Sistem digital memang awalnya lebih banyak digunakan oleh sektor swasta dalam pengembangan dan ekspansi bisnis.
Baca juga: Industri Berbasis Teknologi dan Digitalisasi Menjadi Engine of Growth Baru
Sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam konteks kehidupan bernegara tentunya merupakan satu kesatuan yang saling terkait.
Maka, seluruh komponen, baik pemangku kepentingan, perusahaan, maupun masyarakat secara perlahan harus terbiasa memanfaatkan TI.