Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menuturkan pemerintah Indonesia terus berupaya mempertahankan kasus Covid-19 tetap rendah.
Indonesia tercatat sebagai negara tren kasus turun selama 130 hari sebesar 99,03 persen dari puncak.
"Kita menyiapkan strategi kebijakan berlapis yakni pembatasan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kasus," ucap Wiku dalam Forum Diskusi Salemba 67 di Jakarta, Senin (29/11/2021).
Vaksinasi tetap menjadi hal yang harus dipenuhi untuk menekan lonjakan kasus dan patuh terhadap protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan).
"Kalau tidak bisa dijalani semua tapi paling penting memakai masker. Karena itu titik masuk virus ke badan manusia," lanjutnya.
Menurut Wiku, masyarakat Indonesia mengalami peningkatan imunitas secara alami di populasi karena merebaknya penularan Covid-19 di gelombang kedua.
Pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat secara proporsional di tiap kabupaten atau kota melalui penerapan level asesmen.
Wiku menambahkan saat ini pemerintah melakukan penanganan Covid -19 dengan pendekatan 5S (Strategi, Struktur, Sistem, Skill, Speed) 1T (Target).
"Pemerintah mengoptimalkan kemampuan daerah jadi tidak mengedepankan kuratif karena fasilitas kesehatan kita tidak memadai," imbuh Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ini.
Ia mengingatkan saat terjadi gelombang kedua jumlah pasien yang membeludak membuat rumah sakit tidak lagi dapat menampung.
"Jadi kita harus membangun struktur, birokrasi pusat/daerah yang harus terhubung dengan baik. Ini yang harus direstrukturisasi kendali kebijakan gotong royong antar satu daerah dan lainnya," pungkasnya.
Menyikapi kasus varian baru Omicron, pemerintah memberlakukan penutupan sementara pintu masuk ke Indonesia.
Pemberian visa ditangguhkan sementara kepada warga negara asing (WNA) dengan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong.
Peraturan ini dikecualikan kepada pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan, masuk dengan skema Travel Corridor Arrangement, dan delegasi negara anggota G20.