Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong pemerintah memperkuat Bakamla sebagai coast guard untuk menjalankan tugas-tugas pengamanan terhadap kegiatan pengeboran lepas pantai di Landas Kontinen Indonesia yang berada di Natuna Utara.
Hal ini disampaikan politikus Golkar ini menyikapi protes China soal pengeboran minyak di Natuna.
"Kesempatan ini sekaligus saya gunakan untuk mendorong Pemerintah memperkuat Bakamla sebagai coast guard kita untuk menjalankan tugas-tugas pengamanan terhadap kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di ZEE," ujar Christina Aryani kepada Tribunnews.com, Jumat (3/12/2021).
Kehadiran negara dalam berbagai bentuk di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, harus diintensifkan sebagai penangkal klaim-klaim sepihak negara lain.
Apalagi dia tegaskan, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos 1982) bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan bagian ZEE Indonesia yang sejak tahun 2017 Indonesia namakan sebagai Laut Natuna Utara.
"Sesuai ketentuan Pasal 56 Unclos, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan kegiatan ekplorasi, eksploitasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah tersebut," ujarnya.
Baca juga: Hikmahanto: Indonesia Tak Perlu Tanggapi Protes China Soal Pengeboran Minyak di Natuna Utara
Dia tegaskan pula, Indonesia tidak pernah mengakui klaim sepihak China atas nine dash line dan karenanya tidak perlu menanggapi protes-protes tanpa dasar hukum tersebut.
"Kami juga menyakini Kemenlu RI sudah dan akan terus melakukan langkah-langkah diplomatik terukur untuk menyikapi hal ini," ucapnya.
Begini Respon Kemlu RI
Sebelumnya beredar kabar China memprotes pengeboran minyak dan latihan Garuda Shield di Kawasan Laut Natuna.
Protes itu sendiri diketahui telah dilayangkan China melalui surat protes berdasarkan pemberitaan Reuters pada Rabu (1/12/2021) berjudul “Esklusif China memprotes pengeboran dan latihan militer Indonesia”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi kebenaran protes tersebut mengatakan bahwa protes tertulis itu bersifat tertutup.
Sehingga ia tidak mengkonfirmasi lebih jauh soal protes tersebut.