TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju bakal dilakukan Rabu, 8 Desember 2021, masih ramai diperbincangkan.
Isu tersebut mencuat berdasarkan perhitungan kalender Jawa yang bertepatan pada hari Rabu Pon.
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali melakukan reshuffle pada hari tersebut.
Langkah reshuffle diambil Presiden Joko Widodo untuk mengakomodir Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan bergabung ke pemerintah.
Di tengah isu perombakan kabinet yang ramai, Presiden Jokowi bertolak ke Lumajang, Jawa Timur untuk meninjau korban erupsi Gunung Semeru, Selasa (7/12/2021).
Di lokasi bencana alam itu, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Baca juga: Menanti Nama Menteri yang Kena Reshuffle Rabu Pon 8 Desember 2021 dan Kabar Posisi Wamen Ditambah
Begitu tiba, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi terdampak erupsi.
Jokowi melihat dampak aliran awan panas itu terhadap Jembatan Gladak Perak.
Sekitar pukul 11.30 WIB, rombongan Presiden bertolak dari lokasi jembatan menuju pengungsian untuk korban terdampak awan panas Gunung Semeru di Lapangan Sumberwuluh.
Di sana, korban banyak mencurahkan isi hatinya termasuk detik-detik saat letusan terjadi.
"Enggak sampai 1 menit itu Pak, langsung gelap. Sebelumnya ada pemberitahuan memang, 25 getarannya katanya dari pusat pemantauan," kata seorang warga kepada Presiden.
Seorang warga dari Dusun Kamar Kajang bercerita bahwa sebelum kejadian mereka telah mendapatkan peringatan dari pos pemantauan melalui telepon genggam mereka.
Mereka tidak menyangka jika erupsi pada hari Sabtu, 4 Desember 2021, ternyata lebih besar dari yang mereka perkirakan.
Di tengah korban dampak erupsi letusan Gunung Semeru, belum ada kepastian apakah Rabu Pon besok, Presiden akan mengumumkan perombakan kabinet.
Partai koalisi belum dapat kabar
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Presiden Joko Widodo belum memberikan kabar mengenai reshuffle atau perombakan kabinet kepada koalisi partai pendukung pemerintah hingga Senin (6/12/2021).
"Soal reshuffle, sampai dengan posisi hari ini, Senin siang, presiden belum menyampaikan kepada partai-partai politik koalisinya," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Arsul mengatakan, memang tidak ada kewajiban bagi presiden untuk mengabarkan rencana perombakan kabinet kepada partai pendukung karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
Namun, berkaca dari perombakan kabinet yang sudah pernah terjadi sebelumnya, Arsul menyebutkan, Jokowi akan berkomunikasi dengan partai pendukungnya terlebih dahulu.
Khususnya, partai-partai yang kadernya terlempar dari kabinet maupun digeser jabatannya.
"Nah, sampai sekarang belum, biasanya juga kalau ada komunikasi itu dalam hitungan jam. Jadi, ya barangkali sehari atau dua hari sebelumnya," ujar dia.
Oleh karena itu, menurut Arsul, hingga kini belum ada kepastian mengenai reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021 atau Rabu Pon.
Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet 8 Desember, Ahmad Muzani: Gerindra Percaya Sepenuhnya Ke Jokowi
Wakil ketua MPR itu mengatakan, bukan tidak mungkin rencana reshuffle tersebut tidak terjadi karena pemerintah juga tengah fokus menangani dampak erupsi Gunung Semeru.
"Kita belum tahu apakah yang disebut-sebut bahwa Rabu Pon itu akan ada resshufle, ini belum tahu. Bisa jadi juga tidak, karena sekarang semua urusan pemerintahan sedang fokus untuk menangani musibah Gunung Semeru," kata Arsul.
Respon Istana
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menanggapi kabar reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Amin pada 8 Desember 2021.
Sebelumnya, beredar informasi presiden akan melakukan reshuffle kabinet pada pekan depan.
Namun, Mensesneg menepis berita itu, sampai saat ini belum ada rencana Jokowi akan melakukan Reshuffle kabinet pada 8 Desember 2021.
"Sampai sekarang ini belum ada rencana tersebut," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Mensesneg Beri Tanggapan Soal Reshuffle Kabinet 8 Desember 2021: Sampai Sekarang Belum Ada Rencana
Menurutnya, para menteri dan wamen tengah fokus bekerja.
Apalagi menghadapi pandemi Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang.
"Setahuku saya tidak ada rencana tersebut, pokoknnya semua menteri tetap bekerja seperti biasanya, semua Wamen bekerja seperti biasanya," ucap Pratikno.
"Jadi, kita juga terus waspada, apalagi ini kan ada varian baru Omicron, apalagi kemudian ada Nataru, bagaimana perekonomian tetap bergerak, tetapi Covid-19 tetap terkendala," imbuhnya.
Diberitakan Tribunnews.com, isu reshuffle pada awal Desember, awalnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid.
Ia menyebut, Jokowi akan melakukan reshuffle pada Desember ini.
"Ya hilal akhir tahun atau awal tahun. Desember," kata Jazilul, Jumat (19/11/2021).
Kemudian, Iisu tersebut ternyata juga didengar oleh PAN.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Ketum PKB: Biasanya Pas Mepet-mepet Baru Diajak Bicara
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, mengamini kabar Jokowi berencana reshuffle pada 8 Desember.
“Saya dengar juga isunya begitu. Katanya, sih [Rabu pon]. Tapi, kan, itu hak prerogatif Pak Jokowi,” tutur Yandri di Gedung DPR, Senayan, Selasa (30/11/2021).
Yandri mengatakan, pihaknya akan mengikuti kapan pun Jokowi ingin mengadakan reshuffle kabinet.
PAN sendiri sudah menyiapkan kader untuk mengisi kursi kabinet jika diminta.
Yandri menegaskan, kader-kader PAN akan mengikuti apa pun keputusan Jokowi.
Jabatan Wakil Menteri Akan Diisi Sesuai Kebutuhan
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan tak semua jabatan Wakil Menteri (Wamen) perlu diisi disetiap pos kementerian.
Meskipun, diketahui jika dalam peraturan presiden (Perpres) beberapa kementerian ada posisi jabatan wakil menteri.
"Dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada posisi wakil menteri."
"Tetapi tidak semuanya diisi."
"Diisi sesuai kebutuhan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Baca juga: Johan Budi Tampik Pertemuannya Dengan Presiden Jokowi Berkaitan Penugasan Sebagai Wakil Menteri
Pratikno mengungkapkan, saat ini hanya beberapa kementerian yang memiliki wakil menteri.
Hal tersebut, didasari berdasarkan kebutuhan setiap kementerian.
"Itulah mengapa ada beberapa, Kementerian Agama yang ada pos Wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi," jelasnya.
Lebih lanjut, terkait posisi jabatan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pratikno masih melakukan evaluasi dan melihat dengan cermat beban kementerian tersebut.
"Sampai saat ini belum ada rencana pengisian," ungkap Pratikno. (Tribunnews.com/Kompas.com/Kompas.tv)