Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Muktamar Ke-34 NU dijadwalkan berlangsung pada 23-25 Desember 2021 di Provinsi Lampung.
Meski belum dimulai, namun sudah beredar empat nama yang digadang bakal menjadi calon kuat ketua umum PBNU.
Keempat nama tersebut adalah petahana Said Aqil Siradj, Katib PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua PWNU Jatim Marzuki Mustamar, dan mantan Wakil Ketua BIN As'ad Said Ali.
Saat dikonfirmasi, Ketua SC Panitia Daerah Muktamar Soleh Bajuri, membenarkan kabar tersebut.
"Memang, sejauh ini sih ada empat nama itu ya yang diembuskan," kata Soleh Bajuri kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (12/12/2021).
Baca juga: Panitia Imbau Warga Saksikan Muktamar Ke-34 NU Secara Daring Untuk Cegah Penyebaran Covid-19
Menurutnya, keempat kandidat tersebut mengantongi dukungan dari sejumlah PWNU.
"Semuanya itu punya dukungan. Tapi persoalannya, dukungannya cukup atau enggak, itu belum tahu," tambahnya.
Kendati begitu, mantan Ketua PWNU Lampung ini tak menampik jika nama Said Aqil Siradj dan Yahya Staquf menjadi sosok yang paling populer.
Keduanya dipastikan memiliki dukungan kuat dari PWNU dan PCNU.
"Kalo yang populer ya dua nama itu. Sepertinya dua sosok itu sudah pasti punya suara kuat," jelas Soleh Bajuri.
Siapkan 17 lokasi
Persiapan jelang Muktamar ke-34 NU, PCNU Lampung Selatan akan menyiapkan 17 lokasi peristirahatan bagi para Muhibbin.
Untuk mensukseskan Muktamar NU ke-34 PCNU Lampung Selatan menggelar doa Ikhtiar di Ponpes Darussaadah.
Selanjutnya mereka mengadakan rapat untuk membahas persiapan Muktamar NU nanti, salah satunya dengan membuat posko istirahat para muhibbin dari sepanjang jalan Bakauheni sampai Natar.
Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lampung Selatan Nur Mahfudz mengatakan pihaknya telah menggelar ikhtiar mengetuk pintu langit untuk mensukses Muktamar NU yang akan digelar di Lampung tersebut
"PCNU Lampung Selatan akan menyiapkan tempat peristirahatan bagi para Muhibbin. Keluarga besar NU yang akan hadir di arena Muktamar NU ke-34 nanti," kata Mahfudz, Senin (13/12/2021).
"Pendirian posko atau tempat istirahat bagi pelaku perjalanan Muktamar NU tersebut akan tersebar di 17 titik. Dimulai turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni hingga ke arena Muktamar NU nanti. Termasuk di rest area tol.," jelasnya.
17 titik tersebut berada di Kecamatan Panengahan, Kecamatan Palas, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Katibung, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan.
Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar.
Mahfudz mengatakan nantinya dietiap posko akan disediakan tempat istirahat, kamar mandi, toilet, tempat ngopi dan tempat makan.
"Kader penggerak NU Lampung Selatan bekerjasama dengan semua pihak yakni MWC dan Banom NU, siap untuk mensukseskan Muktamar NU ke-34," pungkasnya.
Tidak rangkap jabatan
Kader NU yang juga Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) mengharapkan Pengurus Basar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil Muktamar ke 34 NU di Lampung tidak merangkap jabatan di partai politik.
Ia juga berharap pengurus PBNU ke depan tidak menjadi pengurus di ormas lain misalnya di MUI.
Alasannya, agar kerja PBNU efektif dan konsentrasi maksimal.
"Agar PBNU independen dan mandiri. Tidak terkontaminasi dan terpapar oleh virus permainan politik dan kepentingan busuk dari luar baik langsung maupun tidak langsung," ujar Gus Coi dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Kamis (9/12/2021).
Kemudian agar terjadi distribusi kader dan diversifikasi peran pengabdian bagi kader NU.
"20 tahun telah terjadi boming kader NU yang bergelar sàrjana S1, S2, S3, bahkan profesor dengan berbagai latar belakangan disiplin ilmu" jelasnya.
"Mereka lulus dari berbagai universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari timur tengah maupun dari barat. Mereka semua sudah siap berkontribusi kepada NU dengan progdsinya masing masing," lanjut dia.
Baca juga: NU Jatim Harus Percaya Diri Ambil Momentum Ajukan Calon Ketum PBNU di Muktamar NU
Karena itu, imbuh dia, mulai periode dan periode ke depan jangan ada lagi monopoli peran dan jabatan.
"Sekarang ini di PBNU, di MUI, di partai tampalnya orangnya sama. Itu lagi itu lagi, seolah NU tidak punya kader. Untuk apa rangkap jabatan kalau tidak maksimal. Apa yang dicari dengan jabatan rangkap ormas dan partai," tegasnya.
Baca juga: Jika Muktamar NU Tak Diizinkan, Marsudi Syuhud Sebut PBNU Bakal Kembali Gelar Rapat Gabungan
Dia mengatakan PBNU harus terdiri dari kaum ulama yang negarawan, pengusaha, teknokrat, profesional, dan aktifis.
"Sedangkan kader NU yang mengabdi di luar NU sesekali bisa diundang untuk silaturrahim membahas berbagai isu strategis baik terkait keagamaan maupun ke bangsaan dan kerakyatan," katanya.
Muktamar NU Bukan Pilpres, Jangan Bikin Gaduh
Dinamika menjelang Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung semakin memanas.
Saifullah Yusuf, satu di antara Ketua PBNU yang juga walikota Pasuruan menganggap surat undangan PBNU untuk pelaksanaan rapat gabungan yang diinisiasi Ketua Umum PBNU tidak sah dan melanggar AD/ART.
Menanggapi hal ini, seorang Tokoh Nahdlatul Ulama asli Magelang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muzakki Kholis atau Gus Kholis, menyebut Saifullah sebagai orang yang tidak paham aturan organisasi
"Sebagai tokoh NU sekaligus pengurus PBNU, Saiful mestinya paham aturan organisasi. Ini menjadi preseden buruk bagi pengurus NU lainnya baik di tingkat wilayah maupun cabang. Aneh sekali jika ada pengurus tapi senangnya bikin gaduh, bikin organisasinya sendiri kehilangan marwah," kata Kholis dalam keterangan yang diterima, Minggu (5/12/2021).
"Ketua Umum PBNU itu mandataris Muktamar, secara spesifik terkait surat menyurat di AD/ART NU juga disebutkan bahwa Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal dapat menandatangani undangan yang bersifat internal, namun jika itu menyangkut sebuah keputusan maka harus menyertakan Rois Aam dan Katib Aam PBNU," lanjutnya.
Baca juga: Ketua Pelaksana Daerah Muktamar NU Tepis Tudingan Booking Hotel di Lampung
Sebelumnya dijelaskan bahwa keputusan jadwal Muktamar NU diambil dalam Munas NU yang digelar pada 26 September 2021.
Dalam konferensi itu diputuskan pelaksanaan muktamar digelar pada 18-20 Jumadil Ula 1443 H / 23-25 Desember 2021.
Hasil Konferensi juga menyebut pelaksanaan muktamar dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan Satgas Covid-19 nasional maupun daerah.
Baca juga: PWNU Lampung Sebut Ilegal Jika Ada Panitia Daerah Putuskan Langkah Soal Muktamar NU Tanpa Koordinasi
Jika kondisi belum memungkinkan karena perkembangan Covid-19 yang membahayakan keselamatan bersama, maka keputusan penyelenggaraan muktamar diserahkan kepada PBNU.
Hal ini yang menjadi landasan PBNU melaksanakan Rapat Gabungan yang diikuti oleh Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Syuriyah PBNU yang rencana akan dilaksanakan pekan depan.
Sebagian berita tayang di Tribun Lampung: Jelang Muktamar NU, 4 Sosok Ini Ramaikan Bursa Calon Ketua PBNU