"Karena pariwisata sekarang bukan lagi meast pariwisata tetapi Pariwisata yang selektif yang memiliki nilai tinggi."
"Dan NTT mempunyai pariwisata yang nilai tinggi, tinggal kita mampu tidak mengemasnya."
"Kata sabahat saya, NTT itu belahan surga yang dititipkan di Bumi, dan dipercayakan kepada pemerintah dan rakyat NTT untuk mengolahnya" ungkap Johnny Plate.
"Nah marilah kita mengolah surga yang dititipkan di bumi ini dengan baik," ucapnya.
Berharap Masyarakat NTT Ambil Bagian
Ia mengatakan sarana prasarana digital yang dibangun pemerintah, tentu memiliki tujuan agar bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti UMKM, artisan, oleh produk-produk yang dihasilkan secara lokal yang memberikan nilai tambah bagi industri pariwisata di NTT.
"Ini prinsip dasar bahwa kebutuhan kepariwisataan disuplai dari NTT," ungkapnya.
Johnny Plate juga mengatakan, karena itu diperlukan talenta digital yang memadai. Tidak mungkin hasil produk-produk karya masyarakat NTT bisa masuk dalam e-commerce kalau tidak tersedianya taleta atau SDM digital yang memadai.
"Kominfo RI menyiapkan program-programnya banyak sekali. Tahun ini gerakan nasional literasi digital itu melibatkan 13 juta rakyat yang sudah ikut ambil bagian di dalamnya," ungkap Johnny Plate.
Johnny Plate mengharapkan masyarakat NTT untuk ikut ambil bagian di dalamnya.
Karena berdasarkan laporan dari 13 juta yang disediakan terkait gerakan nasional literasi digital ini dari NTT tidak sampai 300 ribu.
"Ini sangat minimal. Bahkan hanya 207 ribu saja. Ini saya kira akan memberikan kesulitan tersendiri bagi kita untuk industri pariwisata kita apabila masyarakat NTT mempunyai kecakapan digital yang lemah," ungkapnya.
Johnny Plate menjelaskan program gerakan literasi digital ini mempunyai 4 kurikulum. Dengan demikian diinginkan agar pemerintah dan terutama pegiat-pengiat sosial di NTT untuk mendorong agar gerakan yang berbasisi rakyat ini betul-betul diikut sertakan.
Johnny Plate mengatakan, Kemenkominfo juga memiliki program digital lidership akademi untuk menyiapkan bagi pengambil kebijakan di bidang digital di daerah.