Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Johnny Gerard Plate mengatakan saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di daerah menjadi 'frontliner' dan terdepan dalam hal menyampaikan informasi.
"Saat pandemi, kita mengalami manajemen isu termasuk juga komunikasi krisisnya, Diskominfo berperan sebagai frontliner, menjadi yang yang terdepan dalam hal menyampaikan informasi terkait dengan kebiasaan baru langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19," kata Johnny G Plate saat memberikan sambutan yang diwakili Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis di Tangerang belum lama ini.
Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini turut mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia dan dapat disaksikan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.
"Tidak hanya itu Diskominfo menjadi frontliner dalam langkah antisipasi potensi dari gelombang ketiga, menjelang liburan Natal dan tahun baru lalu pasca-pandemi serta penanggulangan masalah ekonomi nasional," katanya.
Baca juga: Omicron Masuk RI, Menkominfo Imbau Masyarakat Jangan ke Luar Negeri
Bimtek ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan Kebijakan Urusan Informasi dan Komunikasi Publik dalam Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis di lingkungan Pemerintah Daerah.
Plate mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sehingga muncul berbagai isu-isu di masyarakat dan perlu dilakukan perlu ditangani menggunakan manajeman isu.
"Sebagai 'frontliner', Diskominfo juga harus menanggulangi dan memanage isu-isu yang ada di masyarakat dan saya berharap dengan adanya Bimtek ini semua peserta acara dapat belajar," katanya.
Hasyim Gautama mengungkapkan, Kementerian Kominfo memiliki dua sub urusan konkuren, yaitu menangani e-Government serta Informasi dan Komunikasi Publik.
Saat ini, fokus sub urusan Komunikasi Publik, yang merupakan amanat dari UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dikonkurenkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu Dinas Kominfo.
"Humas pusat dan daerah bersama-sama membangun negeri ini. Selain NSPK, pemerintah pusat sebagai regulator untuk memfasilitasi melakukan bimbingan teknis.
Terkait dengan pemerintahan daerah, Bimtek ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan SDM dalam bidang IKP, " ujar Hasyim.
Maria Wongsonagoro, seorang Konsultan Publik Relation mengatakan, manajemen isu merupakan fungsi strategis penanganan proaktif sebelum berkembang menjadi krisis.
"Manajemen isu ada, karena tidak bisa dikagetkan dengan adanya krisis, harus dilakukan sesuatu untuk antisipasi maka dari itu munculah manajemen isu," katanya.