Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut alokasi Dana Desa sebanyak Rp 400,1 triliun sudah tersalurkan sejak tahun 2015.
Untuk itu, Presiden mengimbau kepada berbaga pihak untuk hati-hati dalam pengelolaan Dana Desa.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BUM Desa di Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/12/2021).
“Bahwa penyaluran Dana Desa sejak tahun 2015 sampai saat ini, kita sudah menyalurkan Rp 400,1 triliun,” katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Senin.
Baca juga: AKSES pip.kemdikbud.go.id, Cek Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Bulan Desember 2021
Dengan rincian, anggaran Dana Desa di tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,7 triliun, dan tahun 2017 Rp 59,8 triliun.
Pada tahun 2018 sebesar Rp 59,8 triliun, tahun 2019 Rp 69,8 triliun, tahun 2020 Rp 71,1 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun.
Presiden pun mengingatkan agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara baik.
“Hati-hati pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali,” ucap Jokowi.
Presiden juga menegaskan, sejak tahun 2014 pemerintah telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa.
Pembangunan yang dilakukan bersifat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sebagaimana dilansir Setkab.go.id.
“Yang kita bangun juga bukan hanya yang gede-gede saja, yang kita bangun juga bukan hanya yang besar-besar saja.”
“Jalan tol misalnya, atau pelabuhan-pelabuhan besar, atau airport atau bandara, bukan itu saja.”
“Tetapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa, dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan sejumlah pembangunan fisik di desa juga telah dilakukan menggunakan alokasi anggaran tersebut.
“Dari data yang saya miliki, fisiknya yang sudah terbangun itu juga kelihatan. Jalan desa misalnya, sudah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa, embung yang kecil-kecil 4.500 unit, irigasi 71 ribu unit, jembatan 1,3 juta meter, pasar desa ada 10.300 unit, BUMDes saat ini juga telah mencapai 57.200 unit. Ini kelihatan, kelihatan, kelihatan,” jelas Jokowi,
Bahkan, dana tersebut juga digunakan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa.
Di antaranya pembangunan prasarana penyediaan air bersih sepanjang 1,2 juta kilometer, posyandu 38 ribu unit, polindes 12 ribu unit, hingga drainase 38 juta meter.
Baca juga: Login sid.kemendesa.go.id untuk Cek BLT Dana Desa Rp 300 Ribu Bulan Desember 2021
Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat
Dikutip dari Kompas.com, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menterii Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan pemerintah pusat telah memberikan patokan untuk penggunaan dana desa (DD) 2022.
“Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).”
“Selebihnya, 60 persen dapat dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa," katanya.
Adapun rincian penggunaan desa tersebut, ialah 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani.
Kemudian, sekitar 8 persen untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 seperti percepatan dan sosialisasi vaksinasi.
Sementara itu, sebanyak 32 persen untuk program prioritas hasil musyawarah desa (musdes).
Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat meluncurkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (11/12/2021).
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, bagian paling menggembirakan saat ini adalah besaran 40 persen dari dana desa untuk BLT.
Gus Halim pun mengajak seluruh pihak diajak untuk fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan akibat Covid-19.
“Jadi jangan terlalu dipikirkan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022. Sebaliknya, justru kita harus berterima kasih," ujarnya.
Ia menyebut, Perpres 104 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur fokus penggunaan dana desa dipertanyakan stakeholder desa.
Padahal, Perpres tersebut seharusnya dimaknai karena hadir dalam masa darurat untuk warga desa terdampak pandemi Covid-19 yang membutuhkan jaring pengaman sosial, salah satunya dalam bentuk BLT Desa.
“Jika nanti tahun 2023, Covid-19 usai maka akan kembali pada Undang-undang lama,” katanya.
Menurut Gus Halim, fokus penggunaan dana desa 2022 untuk BLT dinilai sudah tepat.
Sebab, kebijakan ini diklaim dapat meminimalkan dampak buruk pandemi Covid-19 bagi warga desa serta mempercepat penuntasan penanganan kemiskinan di desa.
Oleh karenanya, sebut dia, seluruh pihak harus berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Dikarenakan, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 mampu menjadi payung hukum berbagai langkah taktis dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Tanah Air.
“Salah satu implementasinya ya di 2022 untuk Dana Desa difokuskan pada BLT sebagai jaring pengaman sosial," ucap Gus Halim.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com/Dwi Nur Hayati)
Simak berita lainnya berkaitan Dana Desa