Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan Direktur Utama (Dirut), Direksi, dan Komisaris sejumlah BUMN, terutama klaster mineral dan energi, mendapatkan kritikan dari Anggota DPR RI.
Salah satunya berasal dari Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar.
"Perombakan yang dilakukan oleh Menteri BUMN di bawah Erick Thohir, terutama terhadap BUMN yang berada dalam klaster mineral dan energi, belum terlihat apa parameter penilaiannya atau evaluasi kinerjanya yang menjadi alasan perombakan," kata Gunhar dalam keterangan tertulis kepada media, Senin (20/12/2021).
Penggunaan parameter yang jelas dalam perombakan suatu badan usaha harus digunakan, apalagi selevel BUMN yang menangani aset-aset strategis.
Baca juga: Erick Thohir: Bisnis BUMN Tidak Akan Matikan UMKM
Sehingga perombakan bisa dipahami publik dan investor dengan baik, dan tidak dianggap bermotif subjektif.
"BUMN itu badan usaha yang harus jelas parameternya. Berbeda halnya dengan perombakan di tubuh lembaga politik seperti partai politik, yang tentunya kental dengan nuansa subjektifitas, karena menyangkut kesamaan ide (gagasan) serta loyalitas terhadap pimpinan," katanya.
Tanpa parameter yang jelas, perombakan yang dilakuan malah membingungkan.
Lantaran beberapa BUMN yang berhasil meraih laba ternyata pimpinannya malah mengalami perombakan.
Padahal Gunhar menambahkan salah satu parameter keberhasilan sebuah badan usaha adalah bagaimana mereka mencapai laba usaha.
"Beberapa BUMN yang sukses mendapat laba malah dirombak. Padahal keberhasilan badan usaha adalah maraih laba," katanya.
Politisi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Selatan II itu, bahkan mempertanyakan urgensi rencana perombakan beberapa BUMN seperti PT Bukit Asam, PT Timah, PT Aneka Tambang melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Desember 2021 ini.
Padahal menurutnya, beberapa BUMN itu ternyata juga cukup sukses meraih laba.
"Menteri BUMN berencana merombak pimpinan di PT Bukit Asam (PTBA), PT Aneka Tambang (ANTM) dan PT Timah. Padahal BUMN itu semuanya mencetak laba. Seperti PT Bukit Asam yang sukses meraih keuntungan Rp7 triliun, yang notabene sebagai keuntungan tertinggi dalam sejarah berdirinya. Kemudian PT Aneka Tambang (ANTAM) yang berhasil menaikan laba bersih Rp 1,16 triliun di semester I-2021. Begitu juga PT Timah Tbk telah mencatat pendapatan usaha Rp 9,69 triliun hingga kuartal III 2021," terangnya.
Melihat berbagai langkah menteri BUMN Erick Thohir itu, menurutnya sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap. Jangan sampai langkah pembantunya itu malah menjadi batu sandungan pencapaian visi dan misi Presiden.
"Seorang menteri yang pada dasarnya seorang pembantu presiden tidak boleh berkehendak semaunya, tanpa arahan Presiden dalam urusan strategis. Apalagi, sejak awal Presiden Jokowi telah mewanti-wanti kepada para pembantunya, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden,"pungkasnya.