Baca tanpa iklan
Irham Djalil mengatakan PCNU mendesak agar kepastian penggunaan Musyawarah Mufakat menjadi satu-satu opsi pemilihan dalam regenarasi kepemimpinan di setiap level kepengurusan NU.
Oleh karena itu model pengambilan keputusan ini harus dikuatkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
“Forum Muktamar Lampung ini bisa menjadikan model musyarawarah mufakat sebagai metode pengambilan keputusan tidak hanya di level syuriah juga di level tanfidziah. Selain itu forum ini juga bisa menjadi ruang revisi bagi AD/ART NU agar mengggunakan musyawarah mufakat sebagai satu-satunya model pengambilan keputusan. Bentuknya forum AHWA bisa diterapkan di level syuriah tetapi juga di leval tandfiziah,” pungkasya.
Untuk diketahui sejumlah PCNU se-Indonesia menyampaikan keprihatianan atas mengerasnya perbedaan cara pandang dalam menyikapi perbedaan dalam forum Muktamar.
Ironisnya perbedaan cara pandang tersebut kerap diselesaikan dengan cara voting yang kerap menyisakan residu masalah di kemudian hari.
Untuk itu mereka mendorong penggunaan musyawarah mufakat untuk model utama pengambilan keputusan di forum muktamar maupun forum pengambilan keputusan di level wilayah hingga ranting.
Tergabung dalam perwakilan forum PCNU tersebut Ketua Tanfidz PCNU Barru Dr. KH. Irham Jalil, Ketua PCNU Jeneponto H. Syamsul Kamal, Ketua Tanfiziyah PC NU Paser Hairul Huda, Ketua PCNU Kotawaringin Barat Habib Abdurrahman Al Qodri, Ketua PCNU Konawe Utara, Tanfidz; H. Dahlan Sudeking LC.
Juga ada Ketua PCNU Sumedang KH. IDAD ISTIDAD, Ketua PCNU Kota Cimahi KH. Enjang Nasrullah, Ketua PCNU kota Tangsel Abdulla Mas'ud, dan Ketua PCNU Kab Tangerang KH. Uhi Sholahi, Ketua PCNU Touna Hasan Sulteng Lasiata, Ketua PCNU Polman M Arsyad M.Si, Ketua PCNU Kulon Progo Luqman Arifin Fathul Huda, Ketua PCNU Siak, KH Thoyib, Ketua PCNU Kota Pontianak Drs. H. Ahmad Faruki, Ketua PCNU Jombang KH Salam Yazid, dan Ketua PCNU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin.