Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan, kebijakan pemerintah memperluas operasi Pasar minyak goreng hingga pasar tradisional akan mempercepat kestabilan harga minyak goreng di pasaran.

"Apalagi mayoritas minyak goreng di pasaran adalah minyak goreng curah atau bukan kemasan yang banyak dikonsumsi masyarakat," kata Edy Priyono, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Harga Minyak Goreng Mahal, Stok Minyak Goreng Rp 14.000 per Liter Dipastikan Aman

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern.

Sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana digelontorkan dengan harga Rp14.000 per liter.

Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan adanya stok minyak goreng dengan harga terjangkau.

Edy mengakui, operasi pasar yang sudah dilakukan pemerintah memang belum membuat harga minyak goreng stabil karena dilakukan secara bertahap.

"Memang butuh waktu. Yang terpenting masyarakat jangan panik," tegas Edy.

Masih kata Edy, untuk mengawal kebijakan tersebut, KSP akan melakukan monitoring pelaksanaan operasi pasar di lapangan bersama Kemendag.

"Jika ada hambatan, KSP siap melakukan debottlenecking sesuai tugas dan kewenangan KSP," tuturnya.

Seperti diketahui, Berdasarkan data Kemendag per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah Rp17.900 per liter.

Baca juga: Pemerintah Perlu Berlakukan Aturan DMO untuk Kendalikan Harga Minyak Goreng

Sementara minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 18.500 per liter dan minyak goreng premium sebesar Rp 20.300 per liter.

Berdasarkan data Kemendag per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah sebesar Rp 17.900 per liter.

Sementara minyak goreng kemasan sederhana Rp18.500 per liter dan minyak goreng premium Rp 20.300 per liter.

Kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia, yakni USD 1.340/MT.

Selain operasi pasar, Kemendag bersama Kementerian Koordinator Perekonomian mulai merencanakan pemberian subsidi minyak goreng dengan menggunakan dana pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).