Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022) sekitar pukul 14.00 WIB

Berdasarkan informasi, dalam OTT itu, tim satgas KPK turut mengamankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan pihak swasta. 

Informasi yang sama menyebutkan Rahmat Effendi dan pihak swasta itu diamankan lantaran diduga terlibat transaksi suap. 

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya OTT itu.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Bekasi

Namun, Ali belum dapat menyampaikan identitas pihak yang diamankan. 

Ali hanya menyebut pihak-pihak itu ditangkap lantaran diduga terkait dengan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi.

"Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu (5/1/2022) sekitar jam 2 siang, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bekasi Jawa Barat," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu.

Ali mengatakan, para pihak yang diringkus saat ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. 

Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif.

"Saat ini pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan," kata Ali.

Baca juga: KPK Segera Proses Penahanan Direktur Operasi PT Waskita Karya

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang dibekuk. 

Ali berjanji akan menyampaikan perkembangannya lebih lanjut.

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali.

Sosok Rahmat Effendi

Rahmat Effendi dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bekasi periode 2018-2023 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/9/2018).

Dikutip dari Kompas.com, sejumlah gagasan dipaparkan Rahmat Effendi usai resmi menjadi Wali Kota Bekasi.

Salah satunya rencana Rahmat Effendi wujudkan pendidikan gratis 12 tahun di Kota Bekasi.

Pria yang akrab disapa Pepen ini juga akan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas kemitraan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Beberapa gagasan yang disampaikan Pepen di awal dirinya menjadi Wali Kota Bekasi masuk dalam program 100 hari kerja Pemkot Bekasi.

Berikut sejumlah gagasan Rahmat Effendi setelah resmi menjadi Wali Kota Bekasi:

1. Wujudkan pendidikan gratis 12 tahun

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ingin menggratiskan biaya SMA/SMK Negeri sederajat dengan cara meminta tambahan dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berasal dari dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sebab, menurut Pepen, Kota Bekasi menjadi daerah penyumbang PKB BBNKB terbesar kedua di Jawa Barat.

"Dari total penghasilan PKB dan BBNKB kemudian dibagi 70 persen untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 30 persen untuk Pemerintah Kota Bekasi, Kita minta 20 persen dari yang 70 persen itu untuk membiayai, sharing," kata Pepen di Kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (21/9/2018).

Pepen menjelaskan, jika dikabulkan, dana tambahan itu nantinya akan digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK sederajat di Kota Bekasi.

2. Temui Anies Bahas Kemitraan dengan Pemprov DKI Jakarta

Pepen mengatakan, pihaknya akan segera membahas kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini sudah berjalan baik.

"Kemitraan dengan DKI Jakarta kan kita sudah rintis kemarin, dari yang namanya daerah penyangga menjadi mitra, sudah memberikan kontribusi dengan kita, terus kita memanfaatkan dengan beberapa kegiatan. Coba lihat jalan Jatiasih yang di Komsen sana, bagus tidak? Ya bagus itu nah itu bantuan DKI, hibah dari DKI," kata Pepen.

Pepen menambahkan, Pemkot Bekasi akan membahas peningkatan kerjasama dengan Penprov DKI Jakarta seperti di bidang Infrastruktur, Sosial, Lingkungan Hidup, pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantargebang, Transpatriot, dan lainnya.

3. Minta Ridwan Kamil jadikan Kota Bekasi skala prioritas

Pepen meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar Kota Bekasi menjadi skala prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Alasannya, Kota Bekasi menjadi kota terbesar kedua di Jawa Barat yang berkontribusi dalam dana bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada Pemprov Jawa Barat.

"Pak Gubernur tolong kota Bekasi harus ada keseimbangan harus ada skala prioritas, dan harus ada kedekatan karena apa? Sebagai pintu gerbang provinsi Jawa Barat. Dan kita juga sebagai penghasil PKB BBNKB terbesar setelah kota Bandung, itu yang saya sampaikan. Semoga Kota Bekasi diberikan bantuan lebih agar bisa meningkatkan APBD kita.," kata Pepen.

4. Dukung rencana Ridwan Kamil tata Kalimalang

Pepen bersyukur atas rencana Ridwan Kamil menata saluran air Kalimalang.

Pepen mengatakan sebenarnya sejak dua tahun yang lalu Pemerintah Kota Bekasi sudah berencana mempercantik Kalimalang.

"Kita juga ingin meminta infrastruktur, Beliau juga bilang mau menata Kalimalang, ya kami bersyukur. Dua tahun lalu kami sudah bikin DED (Detailed Engineering Design)," kata Pepen.

Pepen menambahkan, pihaknya sudah memberikan DED tersebut kepada Ridwan Kamil untuk dikaji dan menjadi masukan untuk menata Kalimalang.

"Jadi kalau Pak Gubernur baru kemarin bikin-bikin desain. Karena dia kan arsitek, dia sambil merem-merem selesai itu, senin kemarin sudah kami kirim ke sana. Mudah-mudahan itu direspona," tambahnya.

5. Ada 45 program kerja Pepen-Tri untuk Kota Bekasi

Pepen mengatakan, ada 45 program yang dijabarkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) lima tahun.

"Visi misi itu penerjemahan dari proses kemarin debat publik, pada saat Pilkada itu isinya 45 program yang di jabarkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) lima tahun," kata Pepen.

Dari 45 program itu, di antaranya penambahan mal pelayanan publik yang baru berjumlah satu menjadi lima.

Lalu, program tentang penguatan pemerintahan, penguatan berbasis IT (Informasi Teknologi). Kemudian program lainnya yakni pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi yang belum selesai, program bus transpatriot yang belum beroperasi dan lainnya.