TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait dua kadernya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hasto, laporan yang diajukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) itu sarat dengan muatan politis menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).

Menurutnya, Ganjar sama sekali tidak terkait dengan kasus megakorupsi e-KTP.

Selain itu, Hasto menegaskan, PDI-P selalu mendukung penegakan hukum kepada siapapun yang bersalah.

Dia berharap, para penegak hukum seperti KPK, kepolisian, maupun kejaksaan dapat bersikap tegas dan bergerak berdasarkan asas keadilan.

"Ini dinamika politik dalam rangka jelang pemilu presiden 2024," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (7/1/2022), dikutip dari Kompas.com.

"KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan, yang substantif. Itu yang kita dorong," tegas Hasto.

Sementara, terkait dengan pelaporan terhadap Ahok, Hasto menilai hal tersebut sengaja dibuat untuk meramaikan isu politik.

Terlebih, ia menyebut sejumlah kasus yang disangkakan pada Ahok justru sudah selesai di persidangan.

"Karena menjelang tahun politik lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik," tambahnya.

Baca juga: Cek Gudang Dinkes Jateng, Ganjar Ingatkan Masyarakat Tak Pilih-pilih Vaksin Covid-19

Respons Ganjar Pranowo soal Dilaporkan ke KPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi kabar dirinya yang dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi e-KTP.

Kasus lama itu diungkit Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi ke KPK.

Namun, Ganjar justru menjawab singkat saat ditanya awak media terkait laporan tersebut.