Baca tanpa iklan
Nggak bisa. Karena undang-undang itu kalau kita tidak memperlakukan sama pada para kandidat, para calon, para partai politik dan mungkin juga pada masyarakat, itu melanggar.
Nggak boleh, dia bisa dilaporkan ke etik dan dilaporkan ke pidana. Jadi sebenarnya aturannya sudah ada, maka ikutilah peraturan perundang-undangan yang ada.
Ada sinyalemen di masyarakat, setelah tak menjadi komisioner di KPU, kemudian ikut menjadi tim sukses dari calon presiden. Artinya ada hubungan sebelumnya. Apa logika itu masuk?
Nggak semuanya seperti itu ya. Nggak lantas kemudian ketika dia berhenti menjadi penyelenggara pemilu kemudian dia berafilisiasi pada partai politik atau calon tertentu bisa disinyalir bahwa ketika dia menjadi penyelenggara membantu yang bersangkutan.
Nggak bisa gitu juga, kan harus ada buktinya. Mungkin setelah selesai menjadi penyelenggara pemilu dia diajak segala macam kemudian cocok dengan partai atau calon tersebut ya silakan saja. Selama dia bergabung bukan ketika menjadi penyelenggara pemilu.
Andai nanti Anda sudah tidak jadi penyelenggara pemilu, adakah ke arah sana?
Wah, saya belum ke situlah.
(Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)