TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama melepas keberangkatan 419 jemaah Indonesia ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah.

Pelepasan jemaah umrah dilaksanakan di asrama haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (8/1/2022).

Keberangkatan 419 jemaah itu dilepas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief yang mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Jaga kepercayaan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi," ujar Hilman melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/1/2022).

Hilman berpesan kepada jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mematuhi aturan di tanah air dan di Arab Saudi.

Persiapan penyelenggaraan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Satgas Covid-19, Otoritas Bandara, serta BNPB.

"Semoga Allah meridai kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah umrah, serta bangsa dan negara," tutur Hilman.

Dalam pelepasan ini, hadir Wakil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Sulaiman, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi dan Haji Terpadu Jaja Jaelani, dan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin.

Seperti diketahui, pemerintah kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah pada 8 Januari 2022 ini.

Taati Prokes 

Hilman Latief meminta para jemaah umrah Indonesia mematuhi aturan yang berlaku di Arab Saudi.

Dirinya mengingatkan 419 jemaah umrah yang diberangkatkan, bahwa pandemi Covid-19 belum usai.

Sehingga protokol kesehatan harus dipatuhi selama menjalani rangkaian ibadah umrah.

"Tunjukkan bahwa jemaah umrah Indonesia patuh pada aturan, khususnya patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ingatlah, pandemi Covid-19 belum berakhir," ucap Hilman.

Hilman berharap jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalani ibadah di tanah suci.

Pemerintah Indonesia, kata Hilman, menitipkan para jemaah kepada Pemerintah Arab Saudi.

"Kami menitipkan jemaah umrah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan terbaik sebagai tamu Allah, saudara sesama muslim dan pengunjung dua tanah suci," tutur Hilman.

AMPUH Minta Jemaah Hanya Karantina Mandiri

Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Wawan Suhada berharap pemerintah tidak menerapkan sistem kuota bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam pemberangkatan umrah.

Hal ini disampaikan oleh Wawan menyusul pembukaan kembali pemberangkatan umrah mulai Sabtu (8/1/2022) besok.

"Concern saya hindari penerapan system quota bagi PPIU," ujar Wawan kepada Tribunnews.com, Jumat (7/1/2022).

Selain itu, dirinya meminta pemerintah menerapkan sistem karantina mandiri kepada para jemaah umrah.

Menurutnya, penggunaan gelang elektrik dapat diterapkan kepada jemaah yang menjalani karantina mandiri.

"Penekanan agar karantina bagi jemaah umrah diganti dengan karantina mandiri," ucap Wawan.

Dirinya juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan hotel karantina atau asrama haji untuk para jemaah.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari regulasi quota antar PPIU yang memberangkatkan jemaah.

Pelarangan, menurut Wawan, juga tidak perlu diterapkan kepada pesawat yang menggunakan penerbangan transit.

"Pesawat transit pastikan dapat digunakan tanpa ada larangan sedikitpun," pungkas Wawan.(*)