TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengumumkan susunan pengurus PBNU tahun 2022-2027, Rabu (12/1/2021). 

Sejumlah tokoh dari berbagai partai politik pun masuk dalam jajaran pengurus.

Dari PDIP, Golkar hingga PPP.

Terkait masuknya beragam politikus, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU Nusron Wahid memberi tanggapannya.

Baca juga: POPULER Nasional: Harta Jokowi vs Gibran | Nama Pejabat Masuk PBNU 

Nusron menyebut, dalam kepengurusan ini, Ketua PBNU ingin memperlakukan seluruh partai politik sama alias equal treatment.

Hal itu juga melihat bahwa NU tetap membutuhkan relasi dari partai politik.

"Gus Yahya ingin istiqomah ingin konsisten mnejaga jarak yang sama dengan partai politik dan tetap menghormati hubungan yang sama karena memang NU butuh partai politik," kata Nusron, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (12/1/2022).

"PBNU ingin menjaga relasi yang sama, equal treatment dalam hal relasi antar NU dengan semua partai politik," tambahnya.

Baca juga: Pertama Kali dalam Sejarah, Berikut Profil Singkat 11 Perempuan yang Masuk Jajaran Pengurus PBNU

Lanjutnya, Nusron mengatakan memang ada peraturan NU yang melarang pengurus PBNU merangkap jabatan pengurus harian partai politik.

Untuk itu, ia mengingatkan bagi politikus yang masuk jajaran pengurus PBNU, harus melepas jabatan di pengurus harian partai politik.

Meskipun begitu, kata Nusron, NU bukan lah organisasi yang anti dengan partai politik.

"Bukan berarti bahwa NU anti partai politik, NU menghormati keberadaan partai politik."

"Tapi di sisi lain, NU menghargai hak-hak konstitusional dari semua warga negara Indonesia."

"Hanya saja ketika dia aktif menjadi pengutus harian PBNU di semua tingkatan termasuk PBNU, PWNU, PJNU harus melepaskan jabatannya di partai politik tersebut," tandasnya.