Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau perusahaan kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menanggulangi penyebaran penyebaran virus omicron di Indonesia.
Pasalnya, pemerintah memprediksi puncak gelombang virus ini di Indonesia akan terjadi pada pertengahan bulan Februari hingga awal Maret 2022.
Pada konferensi per hasil rapat terbatas evaluasi PPKM, Minggu (16/1/2022), Luhut mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun.
Ia juga mengimbau pemimpin perusahaan mengambil opsi WFH.
Baca juga: Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Menkes: DKI Jakarta Medan Perang Pertama Hadapi Omicron
Baca juga: Kasus Penularan di Lingkungan Sekolah Terus Meluas, Wagub DKI Jelaskan Kenapa PTM Jalan Terus
“Kalau tidak perlu kumpul tidak perlu kumpul-kumpul. Sama dengan halnya perkantoran, jika opsi WFH masih tetap mampu mencapai produktivitas. Kita serahkan kepada pemimpin perusahaan untuk melakukan assessment sendiri,” kata Luhut.
“Saya mengimbau opsi itu diambil, hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kasus tetap terkendali,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah dari kasus di seluruh dunia, Luhut mengatakan bahwa kasus varian omicron lebih tinggi di beberapa negara dibandingkan varian delta.
Namun pemerintah optimis dapat menangani prediksi puncak gelombang ini dengan menyiapkan sistem kesehatan dan percepatan vaksinasi di seluruh tanah air.
Baca juga: Kisah Dokter, Perawat hingga Kurir yang Bertugas di Zona Merah Covid-19 Klaster Krukut Tamansari
Baca juga: Hadapi Puncak Varian Omicron, Pemerintah Perketat Mobilisasi Masuk-Keluar Jakarta
Hal yang ia garis bawahi dan ia imbau kepada masyarakat untuk kembali menegakkan protokol kesehatan.
Pembatasan mobilitas akan menjadi opsi terakhir yang akan diambil pemerintah.
“Tapi kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja. Lihat situasinya. Apakah dibikin 75 persen untuk 2 minggu kedepan. Itu saya kira bisa dilakukan assessment oleh kantor masing-masing,” kata Luhut.
“Khususnya ini di kantor. Kalau di industri, saya kira ini tidak ada masalah,” lanjutnya.