Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2014-2015, Andrinof Chaniago meminta masyarakat tak memandang pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagai proyek oligarki.

Ia menjelaskan bahwa kajian pemindahan ibu kota telah melalui proses panjang dan berdasarkan pertimbangan akademis.

"Jadi jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan oligarki, konteksnya dipaksa-paksakan," kata Andrinof dalam webinar 'Ibu Kota Baru Untuk Siapa?', Jumat (28/1/2022).

Perencanaan IKN disebut telah dilakukan bertahap sejak tahun 2005 hingga 2019.

Baca juga: Andrinof Chaniago Sebut Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara Harus Didominasi Anggaran Publik

Baca juga: Anies Pede, Jakarta Tetap Jadi Pintu Gerbang Internasional & Pusat Bisnis Meski Tak Ibu Kota Negara

"Tiba-tiba dituduh proyek oligarki. Saya sebagai akademikus tersinggung," ucap dia.

Andrinof mengatakan, pemindahan ibu kota dilakukan guna menyelesaikan masalah ekonomi yang tak merata.

Pasalnya, saat ini pergerakan ekonomi berpusat di pulau Jawa, sementara pulau lain berjalan lamban.

Selain itu, ia menyebut pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban penduduk di Pulau Jawa.

Mengingat berdasarkan penelitian, jumlah penduduk di Jawa pada 2060 bisa mencapai 360 juta jiwa.

"Kita lihat penyebaran penduduk melalui transmigrasi saja gagal. Di Papua gagal, di Kalimantan gagal karena magnet Pulau Jawa luar biasa," pungkasnya.