Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjadi karena minimnya transparansi.

Lobi-lobi pinjaman terjadi karena Kemendagri dinilai tidak terbuka dalam proses pinjaman itu.

"Terkait pinjaman kalau semuanya serba tidak transparan akhirnya akan membuka ruang bagi para pihak itu untuk negosiasi," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

Alex berujar, transparansi anggaran penting untuk menutup celah korupsi.

KPK sudah sering mengingatkan kementerian dan lembaga terkait hal ini.

"Kami lewat kedeputian pencegahan sudah berkali-kali mengingatkan tentang adanya transparansi," ujar dia.

Baca juga: Eks Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Ditetapkan Jadi Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Alex juga mengatakan dugaan celah suap di Kemendagri makin terbuka setelah adanya orang dalam yang memberikan akses.

Korupsi bakal mudah terjadi jika kombinasi itu terjadi.

"Sebetulnya orang dalam itu hanya menjual informasi kan seperti itu kan. Apa yang dia lakukan sebetulnya enggak ada kan seperti itu. Bukan kewenangannya tapi dia mempunyai informasi itu seolah-olah yang bersangkutan bisa tanda kutip mengurus Informasi," kata Alex.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEN daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021.

Mereka, yakni mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar.

Kasus ini bermula saat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur meminta bantuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar dipertemukan dengan Ardian sekitar Maret 2021.

Andi dan Ardian kemudian bertemu sekitar Mei 2021.