TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diaminkan oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi.  

Alasan Diana Dewi membenarkan beberapa pengusaha mengusulkan ke menteri Bahlil jika bisa dipertimbangkan dan ada peluangnya untuk penundaan Pilpres 2024. 

Hal itu tak lepas dari pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang menghantam hampir seluruh dunia, terkhusus Indonesia karena hal tersebut belum tertangani tuntas.

"Mengenai wacana yang di sampaikan oleh Menteri Investasi, untuk dapat menunda pelaksanaan Pemilu dari tahun 2024 ke tahun 2027, memang telah disampaikan beberapa pengusaha," kata Diana dalam keterangan yang diterima, Kamis (3/2/2022).

"Hal ini semata-mata dengan pertimbangan bahwa belum tuntasnya pemulihan ekonomi di Indonesia," lanjutnya.

Selain itu, tahun politik yang direncanakan berlangsung pada awal 2024 ini akan memanas dan dipastikan berpengaruh pada kondisi bangsa, terkhusus pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga: Said Iqbal: Bahlil Bisa Dipidana dan Harus Buktikan Siapa Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda

Terlebih dalam ajang Pemilu akan banyak energi yang terkuras untuk fokus pada keputusan penting yang menyangkut pemimpin negara.

"Kondisi ini yang membuat kami para pengusaha menjadi khawatir akan hal tersebut," ucapnya.

Kendati demikian, Diana Dewi menyadari betul usulan dirinya ini akan menimbulkan perdebatan di tengah-tengah publik. 

Untuk itu, Diana Dewi menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara Pemilu Indonesia untuk memutuskan mana baiknya. 

"Tentunya wacana ini akan menjadi perdebatan di masyarakat, untuk itu tentunya kami serahkan keputusannya kepada para Anggota Dewan dan KPU sebagai pelaksana Pemilu di Indonesia," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. 

Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027. 

Bahlil mengatakan bahwa saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?," kata Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia.