TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyadari bahwa pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah daerah di Jawa Tengah saat ini tidak seragam.

Hal itu lantaran persebaran kasus Covid-19 berbeda di masing-masing kabupaten/kota.

Sehingga, Ganjar pun mengatakan bahwa ketentuan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing kabupaten /kota tidak harus seragam.

Maka dari itu, ia meminta agar PTM atau PJJ disesuaikan dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tiap wilayah berdasarkan tingkat kasus Covid-19 di daerah setempat.

Baca juga: Evaluasi PTM, Gus Jazil: Proses Pendidikan Harus Tetap Berlangsung

"Kami menyesuaikan daerah. Kalau kemudian satu kabupaten/kota memutuskan harus dievaluasi maka seluruh layer pendidikan harus mengikuti. Jadi tidak harus seragam," kata Ganjar.

Ganjar menyampaikan kebijakan itu juga berlaku untuk tingkat SMA dan SMK.

Ia mengatakan, bahwa penyesuaian dilakukan supaya tidak ada benturan kebijakan di level pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jateng.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Covid-19, Pemkab Bantul Terapkan PTM 50 Persen

Ganjar pun mencontohkan kebijakan itu telah dilakukan oleh Pemkot Surakarta dan Pemkot Semarang.

"Ketika Solo sama Semarang melakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh) ya kami ngikut. Biar level setiap kebijakan tidak berbenturan maka kami minta untuk mengikuti per kabupaten/kota yang ada," ujar Ganjar.

Sebelumnya, pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah daerah di Jawa Tengah saat ini tidak seragam. Hal itu lantaran persebaran kasus Covid-19 di masing-masing kabupaten/kota.

Beberapa Daerah di Indonesia yang Menghentikan PTM 100 Persen

Saat ini Indonesia diprediksi tengah memasuki gelombang tiga Covid-19 karena kenaikan kasus yang signifikan.

Hal ini karena masuknya varian baru Covid-19 Omicron dan prokes yang mulai diabaikan.

Tak hanya itu, banyaknya kerumunan hingga sekolah yang mulai dilakukan secara tatap muka memunculkan banyak cluster baru.