Jurisdiction Collective Action Forum Keenam Bahas Inovasi Finansial untuk Bangun Pendekatan Yurisdiksi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Diskusi Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) kembali dihelat.

Pada even JCAF keenam ini, para pelaku bisnis, pemerintah pusat maupun regional serta civil societies saling berbagi pengetahuan dan pengalaman strategis dalam implementasi penerapan pendekatan yurisdiksi yang beragam di Indonesia dan Malaysia.

Pendekatan yurisdiksi (jurisdical action/JA) dilaksanakan untuk mendorong pembangunan yang mencakup perlindungan hutan, produksi komoditas yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melampaui beragam sektor komoditas dan pihak. 

Dihadiri oleh lebih dari 950 peserta, JCAF menyediakan ruang untuk para pihak berkontribusi ide yang konstruktif dalam mengidentifikasi tantangan, peluang, dan prioritas untuk mendukung pemerintah dalam mencapai penurunan deforestasi.

Baca juga: KLHK Pastikan Pantau Deforestasi Hutan RI Setiap Tahunnya

JCAF #6 kali inimembahas tentang pola kolaborasi dalam pembentukan kelembagaan institusi pada tingkat tapak, dukungan asistensi untuk petani serta komitmen pemerintah daerah untuk dorong masuknya investasi hijau.

Dari para pembicara, diketahui telah banyak sinyalemen pasar dan produsen untuk mengedepankan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap investasi yang berkelanjutan.  

Pembahasan lainnya yang menjadi sorotan adalah selama pemulihan pandemi Covid-19, diperlukan dukungan finansial serta pembangunan infrastruktur yang memadai. 

Menurut CEO PT SMI Edwin Syahruzad, perlu dipastikan pengadaan infrastruktur jadi kebutuhan dasar rencana pembangunan jangka panjang tahun ini.

“Kami sedang mempersiapkan diri untuk mendukung Indonesia sebagai penyelenggara G20 melalui serangkaian tema dan isu prioritas yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui transisi energi dengan mendorong keterlibatan swasta di B20, di sektor Energy, Sustainability, & Climate Business Entities, Associations, & Think-Tank dalam mengakselerasi pencapaian SDGs,” katanya dalam webinar Forum Jurisdiction Collective Action (JCAF), Selasa (8/2/2022).

Meskipun, diakuinya, saat ini skema PT SMI masih terfokus pada pendanaan untuk sektor infrastruktur, namun dengan masuknya dana Green Climate Fund, kini pihaknya mempelajari pengembangan program di sektor land-use dan potensi untuk menghubungkan pengelolaan proyek di tingkat yurisdiksi dan kemungkinan mengembangkan blended finance ke sektor pertanian ke depannya.  

Edwin juga menambahkan komitmen dan juga kepemimpinan Pemerintah Daerah adalah faktor kunci  terselenggaranya Kolaborasi Public Private Partnership  di tingkat subnasional.  

Ada beberapa skema pembiayaan dan investasi untuk kegiatan 'hijau' yang tersedia di tingkat nasional yang dapat di akses di daerah.