Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang hukum dan pendidikan, H Amin Said Husni menentang cara-cara represif aparat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Dirinya meminta pemerintah agar mengedepankan pendekatan persuasif terkait persoalan lahan tersebut.
“Kita meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan harus menghindari tindakan represif kepada masyarakat,” ujar Amin Said yang dikutip dari NU Online, Rabu (9/2/2022).
Ia mendorong adanya dialog antara dua belah pihak, yakni warga Wadas dan aparat pemerintah agar menemukan jalan keluar yang maslahah.
Baca juga: Respons Ricuh Wadas, Alissa Wahid: Berapa Banyak Rakyat Kecil Dikorbankan demi Pembangunan?
PBNU, kata Amin, siap untuk memediasi kedua pihak yang bersengketa.
“PBNU sesegara mungkin akan memediasi pihak-pihak yang bersengketa,” jelas Amin.
Amin mengatakan PBNU saat ini kini sedang berkoordinasi dengan pengurus NU setempat untuk menghimpun informasi yang lebih lengkap dan akurat terkait keadaan di sana.
“PBNU sudah meminta PWNU Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan PCNU Purworejo, MWCNU dan Ranting Wadas untuk menghimpun informasi selengkap mungkin, sebagai bahan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak,” jelas Amin.
Baca juga: DPR Minta Ganjar Pranowo Datang ke Wadas, Selesaikan Masalah dengan Dialog
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PBNU H Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) yang mengatakan, PBNU akan membantu advokasi dan komunikasi antara warga Desa Wadas dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
“Kita akan melakukan advokasi dan membantu komunikasi dengan Pak Gubernur agar situasi kondusif, jangan ada penangkapan dan intimidasi,” kata Gus Fahrur.