Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, telah secara resmi meneken kontrak pembelian enam pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis pada Kamis (10/2/2022).
Dikutip dari Kontan.co.id, satu pesawat tempur Rafale per unit dihargai 120 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,72 triliun.
Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk membeli enam pesaawat tempur tersebut sekitar Rp 10,32 triliun.
Selain itu perjanjian kerja sama dengan Prancis tersebut adalah awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur berikutnya.
Baca juga: Pengamat Militer: Pembelian Pesawat Tempur Rafale dan Kapal Selam Scorpene Tepat
Baca juga: Pengamat Sebut Rugi Jika Rencana Indonesia Beli Jet Tempur Rafale dan Kapal Selam Scorpene Batal
Pembelian pesawat tempur yang dilakukan Prabowo ini pun mengundang kritikan dari sejumlah pihak, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Komisi I DPR RI.
PSI: Apa Layak kita Jor-Joran Belanja Pesawat Tempur Sekarang?
Dikutip dari Tribunnews, Juru Bicara DPP PSI, Rian Ernest, mempertanyakan kebijakan Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat tempur ini.
“Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin,” kata Rian pada Jumat (11/2/2022).
Selain itu, Rian juga menginginkan adanya transparansi oleh Kemenhan mengenai pembelian Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista).
“Sikap terbuka itu bisa dimulai dengan merilis rencana strategi pembelian Alutsista seperti apa saja yang mau dibeli, apa dasar kebijakannya, dan seterusnya,” katanya.
Lalu, Rian juga menginginkan agar Prabowo bijak untuk melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman.
“Jangan sampai ada pertanyaan di publik, apakah pengadaan alutsista ratusan triliun menjelang Pemilu 2024 ini berkaitan dengan hajatan Pilpres," ujarnya.
Namun di lain sisi, Rian setuju akan peremajaan alutaista yang dilakukan agar tragedi seperti kapal selam Naggala tidak terulang.
“Data dari Harian Kompas pagi ini, akan ada sampai Rp 1.750 triliun yang bisa saja dihabiskan sampai 2024. Saya akui peremajaan alutsista itu penting, tapi tolong pastikan anggaran transparan dan ada skala prioritas,” jelas Rian.
“Kita tidak ingin ada tragedi kapal selam Nanggala terulang, lalu Pesawat Hercules jatuh lagi, tetapi anggarannya harus terukur sesuai prioritas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” tambahnya.
DPR: Jangan Sampai Terjerembab Utang Besar
Sorotan soal pembelian pesawat tempur ini juga dikemukakan oleh anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono.
Dikutip dari Kompas TV, Dave mengingatkan agar Indonesia jangan sampai berkubang dalam utang yang besar akibat pembelian pesawat tempur asal Prancis tersebut.
Menurutnya, dalam pembelian jet ini juga harus diperhatikan kemampuan ekonomi Indonesia dan bukan malah menyulitkan ekonomi nasional.
“Jangan sampai hanya untuk sekadar melakukan pembelian pesawat tempur, kita akan semakin terjerembab dengan utang yang besar,” ujar Dave pada Kamis (10/2/2022).
Selain itu, ia juga mengingatkan, pembelian pesawat tempur harus diikuti dengan perencanaan biaya lain seperti pengoperasian dan perawatan pesawat.
Ditambah juga, menurut Dave, diperlukannya anggaran untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya.
Apalagi, kata Dave, pesawat tempur buatan Prancis ini memiliki perbedaan dengan pesawat tempur milik Indonesia.
“Pesawat ini berbeda dari yang pernah kita miliki sehingga semuanya mulai dari ground support-nya, pilot training-nya, semuanya itu harus melakukan pengadaan-pengadaan yang baru,” kata Dave.
Dave juga mengatakan soal pembelian pesawat ini tidak ada detail informasi mengenai kapan akan membeli, berapa harganya, dan bagaimana sistem pembayarannya.
“Juga kegunaaannya tentang hal-hal yang detail, tentang fungsi pesawat tempur tersebut,” katanya.
Namun, Dave juga berharap pembelian pesawat tempur ini memang untuk kepentingan dirgantara Indonesia.
“Mengingat ancaman dalam dan luar negeri itu selalu ada. Akan tetapi, kemampuan ekonomi kita harus ditentukan dengan baik,” pungkas Dave.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas TV/Vidi Batlolone)(Kontan.co.id/Vendy Yhulia Susanto)