Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa Kongres X yang sedianya diselenggarakan pada 16-17 Februari 2022 urung terlaksana akibat peningkatan penularan wabah Pandemi Covid-19

Gelaran Kongres X pun ditunda hingga Juli atau Agustus sambil memperhatikan perkembangan penularan wabah Covid-19, khususnya varian Omicron, serta menyesuaikan kebijakan Pemerintah tentang PPKM level 3.

Hal itu disampaikan Yorrys, dalam konferensi pers bersama Plt. Sekjen, Siti Nur Azizah Aziz, Wakil Ketua Umum, Jusuf Rizal, serta jajaran Pengurus DPP KSPSI, di Media Center MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2022).

Baca juga: KSPSI Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara Menaker Bicarakan JHT

"Kongres X yang sedianya digelar pada 16-17 Februari 2022 ditunda hingga Juli atau Agustus. Bukan dibatalkan. Kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya bersama mencegah penularan Covid-19," kata Yorrys.

Demikian disampaikan Yorrys sekaligus menanggapi langkah Jumhur Hidayat, yang menggelar Kongres X KSPSI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketua Komite II DPD RI itu, juga menegaskan, bahwa Kongres X yang digelar pada 16-17 Februari lalu itu, merupakan Kongres ilegal.

"Kongres X di Jakarta beberapa hari yang lalu itu tidak sah. Mereka yang menggelar Kongres adalah mereka yang memanipulasi kepesertaan dan menentang kebijakan pemerintah," kata Yorrys.

Terkait sanksi yang dipersiapkan kepada Jumhur cs, Yorrys mengaku telah mempersiapkannya.

Selain itu juga ditujukan untuk menjaga keberlangsungan konsolidasi internal KSPSI yang saat ini sedang menata sistem dan kinerja agar berjalan dengan baik. 

"KSPSI sedang menata sistem dan kinerja agar berjalan dengan baik. Saya akan menentang segala bentuk perusakan sistem atas apa yang sedang DPP KSPSI bangun dengan susah payah," kata Ketua MPR for Papua.
 
Lebih lanjut, mantan Ketua PP AMPG dan Polhukam Partai Golkar itu juga mengimbau kepada pemerintah dan pengusaha untuk mengabaikan hasil Kongres X yang memilih Jumhur Hidayat secara aklamasi.