Baca tanpa iklan
Demokrasi yang dikuasai oligarki dinilainya bakal semakin menjauhkan masyarakat dari keadilan dan kesejahteraan. Maka tata ulang sistem ekonomi dan politik menjadi kebutuhan mendesak.
"Sistem politik harus membuka seluas-luasnya partisipasi politik rakyat dengan cara mempermudah pendirian partai politik dan kepesertaannya dalam pemilu, penghapusan parlementary threshold maupun presidential threshold," kata Agus.
Di sektor ekonomi, sumber daya yang dikuasai oleh segelintir orang harus dibatasi dengan membuat UU anti oligarki, memperkuat posisi ekonomi masyarakat dengan mengembangkan UMKM dan Koperasi.
Hal ini bertujuan agar rakyat mandiri serta berdaulat dengan membangun swakarsa, swadaya dan swasembada ekonomi.
"Mereka yang kuat harus dibatasi dan mereka yang lemah harus dilindungi dan dikembang. Untuk itu, negara bertugas membuat aturan dalam bentuk regulasi dan instrumen pendukungnya," kata Agus.
"Dengan begitu, cita-cita Indonesia adil makmur akan terwujud. Demokrasi harus betul-betul menjadi sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," pungkasnya.